Sri Mulyani Pastikan 99 PLTU Batu Bara Ikut Perdagangan Karbon di 2023

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa terdapat 99 PLTU yang berpotensi mengikuti sistem perdagangan karbon mandatori (emission trading system/ETS).

Sri Mulyani mengatakan, keikutsertaan itu berkapasitas total 33.565 mega-watt atau 86,03% dari total Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara nasional.

Baca Juga: Bawa Indonesia Menuju Ekonomi Hijau, Sri Mulyani Beberkan Sejumlah Upaya Pemerintah

"Ini adalah kemajuan karena berarti arah PLTU ini memahami bahwa mereka menghasilkan energi yang dibutuhkan ekonomi dan masyarakat, tetapi mereka juga menghasilkan CO2 yang memperburuk kondisi perubahan iklim dunia," katanya, Selasa (6/6/2023).

Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan saat menghadiri sebuah webinar untuk membahas wujud nyata transformasi ekonomi hijau Indonesia dalam forum Green Economy. Sri Mulyani menilai, Indonesia telah melakukan banyak terobosan untuk mewujudkan komitmen transisi hijau di Tanah Air.

"Pertama, kita sudah menginisiasi perdagangan karbon secara bertahap. Saat ini, ETS baru diterapkan di sektor energi, berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM 16/2022," ungkapnya.

Selain mekanisme perdagangan, Sri Mulyani berujar, pemerintah juga menerapkan pajak karbon, sesuai Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dimulai pada sektor pembangkit listrik berbahan baku batu bara.

"Kedua, Pemerintah juga mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif untuk mendorong pembiayaan hijau melalui peranan special mission vehicles (SMVS)," katanya.

Adapun SMVS yang dimaksud Sri Mulyani, antara lain, yakni Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), SDG-Indonesia One di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dan Indonesia Investment Authority (INA).

"Di samping itu, sejak tahun 2018 Indonesia telah menjadi pelopor penerbitan green sukuk. Banyak negara emerging dan developing yang sekarang mulai mengikuti jejak kita," tuturnya.

Sri Mulyani lalu mengungkapkan, hingga 2022, total penerbitan green sukuk global Indonesia mencapai US$5 miliar, sementara untuk green sukuk retail mencapai Rp20,86 triliun. 

Selain itu, kata dia, Pemerintah juga telah menerbitkan SDGs Bond yang pertama kali diterbitkan pada 2021 dengan nilai mencapai EUR500 juta. "Inilah komitmen nyata transisi hijau Indonesia yang tentu membutuhkan dukungan dan peranan dari semua pihak," tandasnya.