Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jepang Tiba-tiba Klaim Air Limbah Nuklir Berbahaya, Lha Kenapa Kemarin Bilang Aman?

Jepang Tiba-tiba Klaim Air Limbah Nuklir Berbahaya, Lha Kenapa Kemarin Bilang Aman? Kredit Foto: Unsplash/Lukas Lehotsky
Warta Ekonomi, Jakarta -

Baru-baru ini, para ahli dari negara kepulauan Pasifik menyarankan penggunaan limbah nuklir untuk membangun infrastruktur beton kering. Dalam deklarasi yang dikeluarkan pada minggu lalu, para ahli dari negara kepulauan Pasifik mengatakan bahwa penggunaan limbah nuklir dapat menjadi solusi yang efektif untuk masalah limbah nuklir.

Mereka berpendapat bahwa beton kering merupakan cara yang baik untuk mengurangi volume limbah nuklir dan menghindari kemungkinan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah di tempat pembuangan akhir. Baca Juga: Amerika Diperingatkan Pakar Jangan Coba-coba Pakai Uranium untuk Nuklir, Kepunahan Umat Manusia?

Namun, Jepang tiba-tiba memperingatkan bahwa penggunaan limbah nuklir dapat menyebabkan penguapan tritium radioaktif, yang berbahaya bagi manusia. Padahal Jepang sebelumnya mengklaim bahwa limbah nuklir tidak berbahaya dan bahkan dapat diminum. Namun, posisi Jepang berubah ketika menyangkut penggunaan limbah nuklir untuk bahan bangunan.  

Seperti diketahui, pemerintah Jepang mulai melakukan uji coba peralatan untuk membuang air laut ke terowongan bawah air yang dibangun untuk pelapasan air terkontaminasi nuklir ke laut dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang dimulai pada Senin sore pada 5 Juni 2023 waktu setempat.   

Menurut Tokyo Electric Power Company (TEPCO), selaku operator PLTN Fukushima Daiichi, terowongan yang strukturnya telah rampung dibangun pada April itu diisi sekitar 6.000 ton air laut yang akan menyalurkan air yang terkontaminasi nuklir dari PLTN tersebut ke titik sekitar satu kilometer di lepas pantai pada Selasa 6 Juni 2023.  

Dilansir dari Antara pada Selasa (13/6/2023), uji coba ini dilakukan di tengah protes keras dari dalam maupun luar negeri yang mencemaskan dampak lingkungan, yang tidak dapat diperbaiki. Terlepas dari ketidakpastian dan bahaya yang mengkhawatirkan perihal zat radioaktif seperti tritium di dalam air, Jepang telah bergegas untuk membuang air terkontaminasi itu ke laut hingga memicu protes dari sejumlah kelompok sipil setempatg, sejumlah negara tetangga, dan masyarakat Kepulauan Pasifik.  

Pada April 2021, pemerintah Jepang mengumumkan rencana kontroversialnya untuk membuang air limbah ke Samudra Pasifik dan menyampaikan pada Januari 2023 bahwa protes pembuangan itu akan dimulai pada musim semi atau panas. 

Lebih dari 85 persen warga Korea Selatan menentang rencana Jepang untuk membuang air limbah nuklir, menurut survei terhadap 1.000 orang bulan lalu oleh lembaga survei Research View. Tujuh dari 10 responden mengatakan mereka akan mengkonsumsi lebih sedikit makanan laut jika pembuangan air limbah dilanjutkan. 

“Pemerintah tampaknya mengambil ‘tongkat pemukul’ untuk Jepang, sambil berusaha membungkam para nelayan yang keberatan dengan pelepasan yang direncanakan. Tapi seperti kata pepatah Korea, Anda tidak bisa menyembunyikan langit dengan telapak tangan. Kebenaran akan menang pada akhirnya,” kata Lee Ki-sam, juru bicara federasi asosiasi petani di Korea Selatan seperti dikutip dari South China Morning Post. Baca Juga: 'China bakal Membuat Putin Bangkrut dalam Semalam Jika Senjata Nuklir Ditembakkan'

Pihak federasi berencana mengirim tim beranggotakan tujuh orang ke Jepang untuk menunjukkan solidaritas dengan para nelayan Jepang yang merencanakan protes 20 Juni di Fukushima mendatang. Masalah pelepasan limbah adalah salah satu dari beberapa kritik yang menuduh pemerintah Yoon mencoba untuk menutup-nutupi karena mencari hubungan yang lebih dekat dengan Jepang dan Amerika Serikat.

Sebanyak 1,3 juta ton air limbah radioaktif di pabrik Fukushima Daiichi, yang saat ini berada dalam tangki, diperkirakan akan dibuang ke Samudera Pasifik tahun ini, bahkan ketika negara-negara Asia-Pasifik, yang dipimpin oleh Forum Pulau Pasifik, telah menyuarakan penentangan yang kuat terhadap rencana tersebut. 

Baca Juga: Tim Hukum AMIN Endus Dugaan Pelanggaran Pemilu di Bali

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Fajar Sulaiman

Advertisement

Bagikan Artikel: