Berkaca dari Kasus Ganjar, KORNAS Minta JIS dan Sepak Bola Indonesia Berhenti Dipolitisasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kongres Rakyat Nasional (Kornas) mengajak semua pihak untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam perhelatan piala dunia FIFA U-17 di Indonesia, termasuk tidak mempolitisasi polemik Jakarta International Stadium (JIS).

Seperti diketahui, JIS yang diresmikan oleh Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipertimbangkan sebagai salah satu stadion pengganti Gelora Bung Karno (GBK) untuk dijadikan venue Piala Dunia U-17.

Baca Juga: Baliho Jokowi-Prabowo Bikin Heboh, Relawan Ganjar: Parpol Tak Percaya Diri, Ada Upaya Tarik Simpati Pendukung Jokowi

Namun, setelah peninjauan dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, ditemukan sejumlah hal yang harus diperbaiki di JIS. Hal itu kemudian menjadi ramai diperbincangkan dan memicu polemik yang digiring ke arah politik. 

Menanggapi itu, KORNAS menyebut, menjelang Pemilu 2024, sepak bola yang merupakan olahraga paling diminati mendapat tempat untuk dipolitisasi. Ganjar Pranowo, bakal calon presiden (bacapres) PDIP, telah menerima dampak besarnya. 

KORNAS mengungkit batalnya Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U-20 dikaitkan dengan pernyataan Ganjar yang menolak keikutsertaan Israel bertanding di wilayahnya menggunakan atribut dan lagu kebangsaannya.

Akibatnya, terjadi penurunan signifikan elektabilitas Ganjar dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menyampaikan 6 sikap pihaknya dalam menanggapi politisasi yang terjadi di dalam sepak bola Indonesia.

"Pertama, bahwa menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola piala dunia FIFA U-17 adalah hal biasa. Keikutsertaan tim sepak bola Indonesia dalam pertandingan juga bukan karena prestasi, tetapi bonus sebagai tuan rumah. Indonesia melalui 'negosiasi politik' akhirnya dipilih untuk menjadi 'event organizer'. Maka semua fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan standar dan ketentuan FIFA," kata Sutrisno.

Kedua, bahwa JIS dengan segala kelebihan dan kekurangannya tidak seharusnya diseret untuk kepentingan politik. JIS tidak ada kaitannya dengan prestasi atau wanprestasi Gubernur DKI Jakarta. Sehingga JIS tidak boleh dijadikan sebagai alat memuja atau menghina Anies Baswedan.

"JIS dibangun berdasarkan perencanaan Pemerintah DKI Jakarta dan 80% dibiayai melalaui pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), sisanya 20% dari APBD DKI Jakarta. Maka sejatinya JIS adalah hasil kerja sama berbagai pihak, termasuk para perencana dan pelaksana pembangunan. Sehingga JIS harus menjadi tanggung jawab bersama," katanya.

Ketiga, bahwa segala bentuk tindakan teknis dalam rangka menyesuaikan JIS dengan standar dan ketentuan FIFA, baik rumput, akses atau hal lainnya harus dilakukan dengan baik. Maka semua pihak, baik yang memuji atau mem-bully Anies diminta untuk menghentikan semua pertengkaran politik kosong dan kering. JIS adalah fasilitas olahraga milik rakyat dan harus digunakan untuk membawa kebaikan bagi rakyat. 

Keempat, bahwa PSSI diminta untuk fokus pada persiapan tim sepak bola dan persiapan fasilitas sebagai tuan rumah, baik stadion, infrastruktur pendukung serta persiapan sosial lainnya. Sebagai tuan rumah harus ada edukasi dan sosialisasi terhadap penonton di dalam stadion (suporter) maupun di luar stadion (masyarakat umum). 

"PSSI harus menggalang partisipasi publik melalaui kampanye positif baik langsung maupun melalui medsos, sehingga pertandingan sepak bola piala dunia FIFA U-17 akan menghadirkan kegembiraan," lanjut Sutrisno.

Kelima, bahwa sepak bola sebagai salah satu cabang olahraga harus dijauhkan dari intervensi politik. Maka para pihak yang berencana ikut serta dalam Pemilu 2024, baik pileg, pilpres, maupun pilkada diminta untuk tidak menjadikan piala dunia FIFA U-17 melalui sebagai sarana kampanye, baik untuk diri sendiri, kelompok politik maupun lawan politik.

Besarnya alokasi anggaran dari negara untuk perhelatan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh siapa pun untuk kepentingan politik. 

Baca Juga: Jakmania Demo Tolak Renovasi JIS, Benarkah?

"Keenam, bahwa PSSI, pemerintah dan semua pihak harus gotong royong untuk memastikan tragedi Kanjuruhan tidak akan terulang kembali. Tidak boleh ada air mata dan darah anak bangsa yang kembali tumpah akibat kecerobohan PSSI dan panitia pertandingan. Maka pemerintah harus mengambil kendali dalam melakukan konsolidasi semua komponen dan elemen bangsa untuk mendukung kesuksesan piala dunia FIFA U-17," tutupnya.

Sutrisno kemudian mengajak semua pihak untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam perhelatan piala dunia FIFA U-17 di Indonesia. Sehingga sepak bola tetap menjadi pertandingan olahraga yang menarik, yang menghadirkan sukacita dan kegembiraan.