Internet Belum Merata, Begini Strategi Ciptakan Lingkungan Digital Inklusif di Indonesia

BAKTI menjalankan berbagai proyek strategis nasional untuk memperluas akses internet dan pemerataan infrastruktur digital di wilayah 3T, termasuk Palapa Ring, satelit multifungsi Satria-I, penyediaan menara BTS, dan akses internet berbasis teknologi satelit di fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan daerah. 

Pendanaan proyek-proyek tersebut berasal dari kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU), yaitu biaya non-pajak yang dibayarkan perusahaan industri telekomunikasi, dan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). 

Baca Juga: 21 Tahun PermataBank, Adaptif Di tengah Tantangan Digitalisasi

Di samping itu, reformasi regulasi dan memformulasikan kembali strategi menjadi keniscayaan dalam menghadapi kompleksitas isu-isu terkait pembangunan infrastruktur internet pada tingkat nasional maupun daerah.

“Center for Indonesian policy Studies (CIPS) saat ini sedang menyiapkan sebuah makalah yang berisi rekomendasi kebijakan terkait pentingnya persebaran akses internet yang cepat dan terjangkau di daerah daerah pedesaan, termasuk di wilayah 3T,” ungkap Louis. 

Rekomendasi tersebut meliputi, perlunya sebuah peta jalan bagi investasi yang memperhitungkan kebutuhan serta tantangan yang berbeda di tiap daerah. Ini memerlukan peningkatan kolaborasi serta transparansi BAKTI yang sejatinya memiliki tujuan mulia dan mengemban tanggung jawab yang besar.

“Kominfo juga perlu memperkuat kerja sama dengan kementerian serta lembaga pemerintahan terkait untuk menghilangkan rintangan-rintangan pada kemudahan berbisnis yang ada dalam proses pungutan dan perizinan setempat dalam sektor telekomunikasi,” ujar Louis. 

Tidak hanya itu, Louis menambahkan bahwa diperlukan juga pedoman-pedoman jelas untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan antar daerah serta dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: CoinShares: Bitcoin Dorong Arus Masuk Produk Aset Digital untuk Pertama Kalinya dalam Enam Minggu

“Kerja sama antara kekuatan sosial, ekonomi, dan politik merupakan kunci untuk mengatasi kesenjangan digital dan menciptakan transformasi digital yang inklusif,” tutupnya.