Hormati Keputusan MK, Ganjar Enggan Berasumsi Soal Duet Prabowo-Gibran

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi dalam sidang gugatan yang diajukan mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023, telah mengabulkan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal capres dan cawapres. 

Dalam gugatannya, Almas ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dan gugatan tersebut dikabulkan oleh MK.

Baca Juga: TPN Ganjar Kandidat Cawapres: Mahfud, Khofifah, Erick, Sandiaga, Andika

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dalam sidang membacakan langsung amar putusan pada Senin (16/10/2023) yang mengabulkan permohonan pemohon untuk Sebagian.

Hakim MK juga menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 610) yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'.

Baca Juga: Ganjar Ajak Masyarakat Aktif Salurkan Aspirasi Publik Lewat Lapor Pres!

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah'.