Menuju Tutup Buku, Presiden Jokowi Dipenuhi Kontroversi Akibat Putusan MK

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo, atau akrab disapa Jokowi, tengah menghadapi sejumlah tantangan yang serius dalam kepemimpinannya menjelang tahun 2024. Keputusan-keputusan terbaru, terutama yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi (MK), telah memunculkan pertanyaan dan kritik yang mengarah ke pria asal Solo ini.

Salah satu kritikan mengenai niat Presiden yang diduga ingin menciptakan polotik dinasti yang kuat untuk masa depan. Hal ini lantaran adanya keputusan-keputusan kontroversial seperti perpindahan ibu kota dan proyek-proyek berskala besar. Meskipun bertujuan baik untuk tanah air, langkah-langkah ini telah menimbulkan serangkaian masalah serius.

Baca Juga: Daya Beli Makin Merosot, Ekonom Dorong Pemerintah Jokowi Bertindak

Menurut Ekonom senior INDEF Fadhil Hasan, upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini tampaknya belum memberikan hasil yang diharapkan dan malah memicu kontroversi. Banyak yang sebelumnya mendukung Presiden dengan fanatisme, sekarang memberikan kritik terhadapnya. 

“Sebagai contoh, lebih dari 200 seniman, budayawan, dan aktivis telah menandatangani surat terbuka yang mengkritik beberapa keputusan MK, menciptakan ketidakpuasan publik.Dampak dari permasalahan ini adalah kerentanan pemerintahan Presiden Jokowi yang semakin terasa. Legitimasi yang diharapkan dengan keputusan-keputusan kontroversial tersebut belum tercapai, sehingga kekuasaannya tampak semakin rapuh,” kata Fadhil dalam kanal YouTube Achmad Nur Hidayat (Pakar Kebijakan Publik), Kamis (26/10).

Hal ini juga berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasi tantangan ekonomi yang akan muncul dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, absennya salah satu tokoh kunci yang sangat dipercayai oleh Presiden, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini tengah sakit, juga mempengaruhi manajemen pemerintahan dan pelaksanaan program ekonomi. Ini semakin memperumit situasi pemerintahan.

Kemudian dukungan dari partai politik, salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebelumnya dekat dengan Presiden, dan partai-partai lain yang pernah mendukungnya, semakin berkurang. 

Baca Juga: Benarkah Jokowi Sudah Mundur sebagai Kader PDIP?

“Situasi saat ini semakin rumit, dan banyak yang menunggu untuk melihat polemik ini teratasi dalam persiapan menuju tahun 2024. Masa depan politik dan kepemimpinan di Indonesia tampaknya akan menjadi topik yang sangat penting untuk diperhatikan dalam beberapa tahun ke depan,” jelas Fadhil.