Pemerintah Resmi Tetapkan UMP dan UMK 2024 Naik, Kadin Minta Ini

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) merespon terkait dengan naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan PP No 51/2023. Dimana, sebanyak 30 provinsi sudah menetapkan UMP 2024 dengan persentase kenaikan 1,2 – 7,5 persen atau berkisar mulai dari Rp 35.750 dan yang tertingginya mencapai Rp 223.280.

Sementara itu, dalam menetapkan UMP/UMK 2024 pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melibatkan Dewan Pengupahan Nasional serta para serikat pekerja untuk merumuskan formula yang tepat. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa formula penetapan UMP 2024 dilihat dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Deputi Kepala Komite Tetap untuk Asia Pacific Bambang Budi Suwarso menjelaskan bahwa, kebijakan pemerintah dengan menetapkan UMP/UMK di tahun 2024 ini harus diiringi dengan kenaikan produktivitas dari para pekerjanya. Hal ini bertujuan agar dapat menjaga daya saing industri.

“Sehingga harga barang kita bisa bersaing harga dengan produk sejenis di luar negeri”, ujarnya melalui keterangan tertulis. (30/11/2023).

Baca Juga: Soal UMP 2024, APINDO Jabar Sebut PP 51/2023 Bakal Dorong Investasi Jawa Barat

Bambang juga menambahkan, sangat disayangkan jika upah yang telah dinaikan oleh pemerintah tidak sejalan dengan meningkatnya produktivitas. Maka dari itu, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta juga harus bisa membuat roadmap dalam meningkatkan produktivitas pekerja.

“Jangan sampai setiap tahunnya upah selalu dinaikan, tapi tingkat produktivitas jadi menurun. Tentunya, hal tersebut dapat merugikan kalangan pengusaha dimana barang-barang yang dihasilkan tidak memiliki daya saing”, tambahnya.

Sementara itu, Bambang juga mempertanyakan apakah dengan kenaikan UMP tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup layak di kota – kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya. Pasalnya, menurut data komponen dan jenis kebutuhan hidup layak terdapat 64 komponen sebagai standar hidup layak.

Baca Juga: Pemerintah Revisi Target Penerimaan Pajak 2023, Kadin Nilai Momentumnya Kurang Tepat

“Juga jadi pertanyaan, apakah masih tersisa cukup penghasilan yg dapat ditabung atau diinvestasikan, terutama buat mereka yg tinggal di kota besar seperti jakarta dan Surabaya, seiring dengan kenaikan biaya hidup pokok seperti sandang dan pangan”, tutupnya.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 2 provinsi yang masih belum mengumumkan UMP 2024 yaitu Kalimantan Tengah dan Maluku. Sedangkan untuk provinsi yang kenaikan UMP nya paling tinggi yaitu Maluku Utara dengan persentase 7,5 persen. Sementara untuk provinsi lain yang kenaikannya diatas 5 persen diantaranya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan persentase 7,27 persen, dan provinsi Jawa Timur kenaikannya berdasarkan persentase mencapai 6,13 persen. Dan provinsi lainnya hanya menaikan UMP dengan persentas sekitar 1 – 5 persen.