Aliansi Aktivis Nasional Tolak Kampus Jadi Partisan Politik Praktis

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejumlah universitas dari berbagai daerah menyatakan sikap keprihatinan atas proses pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai tidak demokratis. Tidak hanya mahasiswa, unsur akademika yang bergerak juga meliputi guru besar dan dosen. 

Beberapa universitas yang menyatakan sikap tersebut adalah seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran, Universitas Andalas (Unand), Universitas Brawijaya, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), dan lainnya.

Menanggapi hal ini, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Nasional Tolak Kampus Jadi Partisan Politik Praktis menggelar konferensi pers dengan narasi “Selamatkan Kampus Dari Nafsu Birahi Kekuasaan”.

Aksi di kawasan Tebet Jakarta Selatan, Minggu (4/2/2024) tersebut dilakukan untuk menolak gerakan yang mengatasnamakan kampus untuk kepentingan elektoral pasangan calon tertentu.

M. Natsir Sahib, Koordinator Aliansi Aktivis Nasional Tolak Kampus Jadi Partisan Politik Praktis, mengatakan pihaknya kecewa dengan tuntutan akademisi di kampus yang meminta pejabat negara mundur dari kontestasi Pilpres pasca mundurnya Menkopolhukam RI Mahfud MD, yang juga anggota senat universitas dan guru besar Universitas Islam Indonesia. 

Baca Juga: Diskusi Bareng Istri Gus Dur, Ma'ruf Amin Berkomitmen Netral di 2024

Menurutnya, kampus harus muncul dengan narasi politik kebangsaan bukan sebagai politik partisan, apalagi partisan calon presiden tertentu, karena Pilpres sejatinya hanya sementara sedangkan marwah kampus itu selamanya.

"Yang kami sayangkan adalah sekelompok guru besar, apalagi kampus negeri, seharusnya berkomitmen menyampaikan pendapatnya secara akademis bukan menyampaikan pendapat capres lainnya. Kampus sudah terlalu jauh masuk dalam politik partisan. Contohnya ketika timnas AMIN ke Jogja ada beberapa dosen ikut hadiri acara kampanye dan kini ikut bersuara memanfaatkan panggung kampus," ujar Natsir Sahib, yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI), dalam pernyataan pers nya di Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Natsir menambahkan, ketika UGM membacakan pernyataan sikapnya ada peserta yang menunjukan salam 3 jari. Hal ini menunjukkan politik partisan untuk kepentingan kekuasaan dengan memanfaatkan panggung kampus. Hal ini juga dinilai menyesatkan publik karena kampus cenderung sebagai provokator pemecah belah masyarakat, padahal seharusnya sebagai pemersatu bangsa.

Natsir berpendapat bahwa jika kampus menjadi partisan, maka akan terjadi kecelakaan sejarah dan menimbulkan antipati serta ketidakpercayaan publik. Sebab, ketika ada alumni kampus menjadi peserta Pilpres, maka akan menggadaikan idealisme kampus.

Baca Juga: Dikritik Tidak Netral dalam Pemilu 2024, Presiden Jokowi Singgung Undang-Undang: Sudah Jelas Semuanya

"Sekali lagi kampus harus berpolitik kebangsaan, tak boleh berpolitik partisan. Kami yang hadir dari berbagai elemen yang tergabung dalam aliansi ini yang juga alumni berbagai universitas berupaya meluruskan arah kampus untuk menjaga Indonesia selamanya. Politik ini hanya sementara jangan karena keinginan untuk berkuasa lalu menggadaikan semuanya," sebutnya.

Selain itu, kata Natsir, kampus harus netral dari politik partisan. Jika yang dipersoalkan oleh kampus adalah aktivitas politik Presiden Jokowi, maka UU Pemilu telah tegas mengatur rambu-rambu bahwa Presiden boleh berkampanye. Aturan yang justru tidak boleh adalah kampus terlibat dalam politik partisan.

"Kita tak ingin ada pemecah belahan lagi dalam masyarakat dengan memanfaatkan panggung kampus sebagai alat politik partisan, ayo kita selamatkan kampus dari nafsu kekuasaan yang sempit," pungkas Natsir.