DPR dan GAPKI Desak Pemerintah Sikat Ninja Sawit: Negara Tak Boleh Kalah

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Agustin Teras Narang, bersama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendesak kepada pemerintah untuk segera menangani penjarahan kelapa sawit yang terus terjadi di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).

Teras Narang menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam menangani dan menuntaskan masalah yang telah berlangsung cukup lama tersebut.

Baca Juga: Cegah Maladministrasi, Ombudsman Awasi Peremajaan Sawit Rakyat

“Kami meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa untuk ikut turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini,” ucap mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005 – 2015 itu dalam keterangan yang diterima Warta Ekonomi, Kamis (5/9/2024)

Menurut dia, dialog antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat perlu dilakukan untuk mencari tahu akar masalah, pelaku penjarahan, serta penyebabnya.

Senator RI asal Kalteng tersebut juga menyebut bahwa pemerintah memegang peranan penting lantaran mereka yang memberikan izin operasi kepada perusahaan kelapa sawit. Maka dari itu, dia menilai jika pemeirntah bertanggung jawab untuk menjaga iklim investasi yang kondusif bagi para investor di wilayah Kalteng.

“Aparat penegak hukum (APH) juga wajib turun tangan dan melakukan penegakan hukum,” kata dia.

Dalam keterangan yang sama, Ketua GAPKI Kalimantan Tengah, Syaiful Panigoro, menjelaskan bahwa penjarahan kelapa sawit di provinsi tersebut bukanlah isu anyar, melainkan sudah berlangsung cukup lama.

Baca Juga: Didukung DBH Sawit, 3.850 Petani di Siak Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Aksi penjarahan tersebut, kata Syaiful, tidak lagi murni sebagai bentuk tuntutan masyarakat semata, melainkan sudah menjadi target dan incaran oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi secara terorganisir.