Tak Lagi untuk 7 Sektor, Bahlil Isyaratkan Pemangkasan Program Gas Murah

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengevaluasi ulang penerapan Program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang selama ini memberikan tarif gas murah sebesar USD 6 per MMBTU kepada tujuh sektor industri. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Penutupan Posko Nasional Sektor ESDM Periode NATARU 2024/2025, di kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

“Ada kemungkinan (tidak lagi tujuh sektor industri), kita lagi ada bahas, tapi belum final ya,” ujar Bahlil.

Ketujuh sektor industri yang selama ini menikmati tarif khusus HGBT adalah pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan tekstil. 

Baca Juga: Gas Murah Berakhir, Pemerintah Kaji Ulang HGBT untuk 2025

Kebijakan ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020, dengan tujuan mendukung industri bernilai tambah tinggi di dalam negeri dan mempertimbangkan tingkat pengembalian investasi (IRR).

Namun, program HGBT resmi dihentikan per 31 Desember 2024, sehingga suplai gas ke tujuh sektor tersebut kini diberlakukan dengan harga normal. 

Bahlil menjelaskan bahwa evaluasi akan mempertimbangkan keberlanjutan kebijakan bagi sektor yang dinilai masih membutuhkan dukungan harga murah.

“Yang IRR-nya sudah bagus, kemungkinan kita dapat pertimbangkan untuk dikeluarkan di dalam checklist HGBT. Tetapi kalau yang masih dibutuhkan, dan kita lihat IRR-nya belum bagus, itu tetap kita pertahankan,” jelas Bahlil.

Baca Juga: Bos PGN Ungkap Implementasi HGBT Menggerus Gross Margin

Sebelumnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai penyalur utama gas bumi telah mendistribusikan 860 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) pada tahun 2024, dengan total gas yang ditransmisikan mencapai 1.400 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Dari total tersebut, 56% diserap oleh kebijakan HGBT.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PGN, Arief Setiawan Handoko, mengakui bahwa kebijakan HGBT berdampak pada margin laba perusahaan. “HGBT ini memang sedikit mengurangi gross margin PGN,” ungkap Arief di Jakarta, Jumat (20/12/2024).