Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menitipkan pesan khusus kepada pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan.
"Pesan saya satu, mohon sejahterakan warga Jawa Barat," ujar Bey Machmudin saat Rapat Pleno KPU Jabar Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih di Kota Bandung, Kamis (9/1/2025).
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Belum Merata, Pemprov Jabar: Kita Tunggu Arahan Badan Gizi Nasional
Bey berharap pasangan Dedi - Erwan dapat mengemban amanah rakyat dengan baik sehingga Jabar menjadi provinsi terdepan di Indonesia.
"Selamat atas amanah besar dari seluruh masyarakat Jawa Barat yang diberikan kepada Pak Dedi dan Pak Erwan, masyarakat menantikan kerja dari Bapak-bapak berdua," kata Bey.
Setelah ditetapkan KPU, Dedi - Erwan tinggal menunggu tanggal pelantikan yang akan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
"Hari ini merupakan bagian penting dari sejarah perjalanan pembangunan Jawa Barat," ucap Bey.
Menurut Bey, keberhasilan Pilkada Serentak 27 November mencerminkan demokrasi telah matang dilaksanakan di Jabar.
Bey mengapresiasi kinerja KPU, Bawaslu, TNI/ Polri, stakeholders, dan seluruh lapisan masyarakat atas partisipasi yang dicurahkan pada Pilkada Serentak.
"Kita bisa melaksanakan Pilkada Serentak dengan aman damai dan lancar," katanya.
Bey juga berterima kasih kepada tiga pasangan calon lain yang telah menjadi peserta Pilgub Jabar, atas ide dan gagasan yang telah dicurahkan selama mengikuti kontestasi.
Sementara itu, Dedi Mulyadi mengatakan akan intens berkomunikasi dengan seluruh jajaran Pemda Provinsi, mulai dari Penjabat Gubernur, Sekda, hingga perangkat daerah.
"Kami akan komunikasi, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan seluruh perangkat daerah," katanya.
Dedi berkomitmen pada masa kepemimpinannya nanti pembangunan akan berfokus pada apa yang menjadi kebutuhan publik.
Baca Juga: DPR Hadirkan Tim untuk Berantas Judi Online di Jabar, Gandeng Polri hingga PPATK
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, karena dalam dunia birokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak dikenal istilah oposisi, karena kita di Provinsi, kabupaten/kota semua adalah pemerintah yang membangun berdasarkan kebutuhan daerah," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
Advertisement