Upaya Kemenkop Jamin Operasional Kopdes Merah Putih Tidak Tersandung Modal Awal

Melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan fase pembentukan dan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik. Sehingga selanjutnya proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama sambil melakukan perbaikan tata kelola bagi Kopdes/Kel Merah Putih yang terindikasi mengalami masalah. Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop juga diminta untuk memiliki warning sistem bagi koperasi yang terindikasi bermasalah.

“Mekanisme pembiayaan KSP akan menggunakan skema kerja sama usaha antara KSP dan Kopdes/Kel Merah Putih. KSP akan menentukan desa yang dipilih menjadi percontohan,” ucap Zabadi.

Ahmad Zabadi menegaskan bahwa saat ini pemerintah secara serius tengah merumuskan skema pembiayaan yang paling ideal dan kompetitif bagi Kopdes/Kel Merah Putih. Opsi untuk menggandeng KSP menjadi salah satu yang paling mudah dilakukan sebelum menggandeng lembaga pembiayaan lainnya seperti perbankan. Tujuannya, agar koperasi desa/kelurahan bisa beroperasi secara produktif dan berkelanjutan terutama setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Juli 2025 mendatang.

“Pembahasan lebih mendalam akan dilaksanakan kembali rapat tindaklanjut untuk membahas skema pembiayaan yang mengacu pada pengalaman percontohan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB): pemberian jaminan, grace period, serta suku bunga sebesar 6%,” ucap Zabadi.

Ahmad Zabadi meyakini bahwa saat ini masih banyak KSP yang memiliki likuiditas berlebih dan siap menyukseskan program strategis nasional seperti Kopdes/Kel Merah Putih. Ke depan, diharapkan sinergitas lintas lembaga terutama dengan lembaga pembiayaan dapat menempatkan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang dapat mengentaskan setiap permasalahan di desa.

“KSP yang berbasis di desa tidak boleh kehilangan momentum untuk bertumbuh juga agar bisa berkontribusi maksimal dalam program Kopdes/Kel Merah Putih,” katanya.