Stop Greenwashing! Indonesia Pimpin Aturan Global Kredit Alam di COP30
Kredit Foto: KLH
Indonesia memimpin pembentukan Nature Credit Policy Forum di Konferensi Iklim COP30 di Belém, Brasil, untuk menetapkan standar global yang mencegah praktik greenwashing dalam skema kredit alam. Forum yang diluncurkan bersama Prancis dan Inggris itu bertujuan memastikan mekanisme pembiayaan alam berjalan transparan, akuntabel, dan mengalirkan manfaat langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal.
Peluncuran forum dilakukan pada gelaran COP30 yang berlangsung pekan ini. Pemerintah menegaskan forum tersebut menjadi wadah global untuk menyusun pedoman dan standar bersama guna menjawab maraknya klaim lingkungan yang tidak dapat diverifikasi. Indonesia menempatkan urgensi penyusunan aturan ini sebagai langkah memperkuat kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap skema kredit alam.
Baca Juga: Menteri Hanif Pastikan ITPC Jadi Komando untuk Hentikan Kebakaran dan Emisi Global
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa mekanisme kredit alam selama ini rentan disalahgunakan karena tidak adanya standar kualitas yang tegas dan sistem verifikasi terpadu. Ia menilai forum kebijakan ini menjadi momentum untuk memastikan tata kelola kredit alam dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab.
“Mekanisme kredit alam hanya bermakna jika dijalankan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Indonesia menuntut jaminan bahwa manfaatnya mengalir langsung kepada masyarakat setempat sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dalam jangka panjang,” ujar Hanif.
Forum tersebut dirancang sebagai ruang koordinasi antarpemerintah untuk berbagi pengalaman kebijakan, merumuskan standar teknis pengukuran dan verifikasi, serta memastikan manfaat ekonomi dari kredit alam diterima oleh penjaga ekosistem di tingkat tapak. Pemerintah menilai mekanisme ini dapat mengurangi praktik greenwashing dengan menyediakan kerangka penilaian yang seragam dan berbasis bukti.
Baca Juga: COP30 Brasil, Menteri Hanif : Indonesia Perjuangkan 7 Agenda Kunci Kebijakan Iklim Dunia
Pemerintah Prancis dan Inggris memberikan dukungan atas kepemimpinan Indonesia dalam menginisiasi forum tersebut. Kedua negara menilai langkah ini mampu memperkuat integritas pasar kredit alam, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang ingin menyalurkan investasi pada proyek konservasi.
Menurut pemerintah, penguatan tata kelola kredit alam menjadi bagian penting dari upaya global mencapai target Kesepakatan Kunming–Montreal, yakni menghentikan laju kehilangan keanekaragaman hayati sebelum 2030. Dengan memimpin penyusunan standar internasional, Indonesia menegaskan perannya dalam membangun mekanisme pembiayaan lingkungan yang adil, kredibel, dan berbasis manfaat nyata.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri
Advertisement