Taruna KKP Diterjunkan ke Daerah Bencana, Siap Jadi SDM Unggul

Sebanyak 1.142 taruna dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diterjunkan ke Provinsi Aceh dan Sumatera Barat untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pada Rabu (14/1/2026), 300 taruna dilepas secara simbolis dalam Upacara Nasional Pelepasan Taruna KKP ke Sumatra, di Hanggar Skadron 45, Jakarta yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, serta dihadiri unsur kementerian/lembaga dan TNI/Polri.

Baca Juga: AHY Tegaskan Pengembangan IKN Smart City Tak Hanya Teknologi

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kehadiran taruna KKP akan membantu percepatan pemulihan karena memang yang dibutuhkan saat ini adalah sumber daya manusia, khususnya untuk pembersihan lokasi-lokasi yang tidak terjangkau alat berat.

“Dalam situasi bencana, negara harus hadir secara nyata, cepat, dan terkoordinasi. Kehadiran taruna hari ini adalah wujud gotong royong nasional, bukan hanya bantuan kemanusiaan, tetapi juga penguatan karakter dan pengabdian generasi muda,” ujar Tito, dikutip dari siaran pers KKP, Kamis (15/1).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa penugasan ini merupakan bagian dari pendidikan vokasi yang utuh, menggabungkan kompetensi, karakter, dan empati sosial. 

“Taruna KKP tidak hanya dipersiapkan menjadi SDM unggul di sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga dibentuk untuk memiliki kepedulian sosial dan keberanian hadir di tengah masyarakat saat bangsa membutuhkan,” kata Trenggono.

Para taruna akan diterjunkan secara bertahap dan terkoordinasi untuk membantu rekonstruksi fasilitas umum, rehabilitasi lingkungan dan permukiman, trauma healing, serta berbagai tugas kemanusiaan lainnya sesuai kebutuhan di wilayah terdampak. Seluruh penugasan dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keselamatan, disiplin, serta koordinasi dengan Satgas dan pemerintah daerah.