Kemkomdigi dan BP Taskin Bangun Sistem Digital, Pastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial diterima tepat sasaran oleh warga yang berhak, pemerintah tengah menyiapkan sistem digital terpadu. Langkah ini juga dirancang untuk membuka peluang pendapatan serta akses usaha yang lebih luas bagi kelompok masyarakat rentan di seluruh Indonesia.

Kerja sama antara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi basis dari perwujudan sistem ini. Kolaborasi tersebut difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat miskin sekaligus meningkatkan akurasi pendistribusian berbagai bantuan pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan bahwa esensi dari digitalisasi adalah dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar pembangunan sistem. Ia menegaskan bahwa seluruh proses integrasi teknologi ini harus mampu memberikan perubahan positif bagi kualitas hidup warga yang membutuhkan.

“Kami siap berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan karena hal ini merupakan salah satu perhatian Bapak Presiden. Kita akan pilih prioritas kerja sama dalam program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemkomdigi dan BP Taskin bertajuk “Sinergitas Program Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi” di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (04/02/2026).

Menurut Meutya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi prasyarat utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan.

Digitalisasi dipandang sebagai fondasi penting untuk memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

“Kami juga sepakat bahwa kolaborasi lintas kementerian pasti diperlukan, dan dalam sentralisasi digitalisasi pemerintahan, pintunya berada di Kementerian Komunikasi dan Digital,” tegas Meutya.

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa peran Kemkomdigi tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur dan sistem digital, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif.

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa sektor digital memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, akses terhadap teknologi digital membuka peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat di tingkat akar rumput.

Budiman menjelaskan bahwa BP Taskin memiliki inisiatif program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) dengan pendekatan Berdata, Berdana, dan Berdaya.

Baca Juga: Kemkomdigi Catat Serapan Anggaran 94,9 Persen untuk Perluasan Infrastruktur Digital di Wilayah 3T

Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas sosial yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas sekitarnya.

"Orang yang telah berkontribusi dengan baik mendapatkan Poin Amal Sosial yang bisa ditukar di dalam komunitasnya," jelas Budiman.

Budiman berharap Kemkomdigi dapat memberikan dukungan penyediaan teknologi dalam program ini sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.