Celios Desak Pemerintah Batalkan ART RI–AS, Soroti Risiko Fiskal dan Kedaulatan Ekonomi

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) resmi melayangkan surat keberatan atas persetujuan Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. CELIOS mendesak pemerintah membatalkan perjanjian tersebut karena dinilai berdampak luas terhadap fiskal negara dan kedaulatan ekonomi nasional.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda menyatakan ART tidak dapat diposisikan sebagai perjanjian dagang konvensional karena mencakup lintas sektor strategis.

“ART tidak bisa dilihat sebagai kesepakatan dagang biasa, melainkan perjanjian yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas,” ujar Nailul dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Baca Juga: Celios Ungkap 21 Poin Keberatan Perjanjian Dagang RI-AS

Ia menegaskan ruang lingkup ART meliputi perdagangan, investasi, ekonomi digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga aspek keamanan ekonomi. Dengan cakupan tersebut, CELIOS menilai proses persetujuan perjanjian semestinya memenuhi prinsip kehati-hatian dan keterlibatan publik.

Merujuk Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, CELIOS menilai proses persetujuan ART tidak menunjukkan adanya pembahasan dan partisipasi publik yang memadai.

“Proses persetujuan ART tidak menunjukkan adanya pembahasan dan partisipasi publik yang memadai,” kata Nailul.