Kredit Foto: Unsplash/Rendy Novantino
Bhima menilai kondisi ketenagakerjaan saat ini sudah cukup mengkhawatirkan. Jika tren PHK terus berlanjut, jumlah pekerja terdampak pada 2026 berpotensi melampaui angka PHK tahun sebelumnya.
“Jadi pemerintah juga harus mempercepat realisasi investasi padat karya, kemudian memastikan industri yang diberikan insentif adalah industri yang memang menyerap tenaga kerja banyak,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian kebijakan industri, termasuk terkait arah insentif kendaraan listrik. Menurutnya, kejelasan regulasi akan membantu pelaku usaha menyusun rencana ekspansi dan rekrutmen tenaga kerja secara lebih pasti.
“Sehingga pelaku industri pun juga punya perkiraan ketika mereka ekspansi pabriknya, mereka akan melakukan rekrutmen beberapa tenaga kerja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang terkena PHK sepanjang kuartal I-2026 mencapai 8.389 orang.
Berdasarkan laporan Kemnaker, jumlah PHK pada Januari 2026 mencapai 4.590 orang. Angka tersebut kemudian turun menjadi 3.273 orang pada Februari dan kembali menurun signifikan menjadi 526 orang pada Maret.
Baca Juga: Ancaman PHK 3 Bulan Lagi, Ribuan Buruh di Jawa Terancam
Baca Juga: Menaker Siapkan Kebijakan Baru Antisipasi Ancaman PHK Menjelang Mei Day
Secara wilayah, Jawa Barat tercatat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, yakni mencapai 1.721 pekerja. Rinciannya, sebanyak 873 pekerja terkena PHK pada Januari, 682 pekerja pada Februari, dan 166 pekerja pada Maret.
Sementara itu, sejumlah daerah lain dengan kontribusi PHK terbesar meliputi Kalimantan Selatan sebanyak 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, Jawa Timur 649 orang, Jawa Tengah 558 orang, DKI Jakarta 554 orang, serta Sumatera Selatan 495 orang.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Annisa Nurfitri
