Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menjajaki peluang impor bijih nikel dari Filipina. Langkah ini sejalan dengan posisi Indonesia yang tengah mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berbasis nikel.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan dukungan dari negara-negara di regional Asia Tenggara, termasuk Filipina, diperlukan untuk memperkuat rantai pasok bahan baku tersebut.
"Bukan berarti kerja sama untuk kita investasi di sana (Filipina), tapi mereka mungkin bisa menyuplai kalau kita kekurangan bahan bakunya, itu bisa disuplai dari mana saja," tegas Menteri Bahlil saat ditemui awak media di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).
Rencana tersebut dijadwalkan menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Filipina dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 7-8 Mei 2026 mendatang. Bahlil menyebutkan bahwa isu energi dan pangan akan menjadi perhatian utama dalam forum regional tersebut.
"Tuan rumahnya Filipia, isunya itu ada dua, yang pertama adalah isu pangan dan yang kedua adalah energi, dimana energi kita akan membangun satu kekuatan energi di kawasan Asia Tenggara," terang Bahlil.
Bahlil menambahkan, nikel sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik menjadi bagian dari pembahasan penguatan energi di ASEAN. Menurutnya, tidak semua negara di kawasan memiliki ekosistem industri hilir yang terintegrasi dari hulu hingga hilir seperti Indonesia.
"Terkait dengan nikel, Indonesia membuka diri saja. Jadi, itu tidak ada masalah sebenarnya, secara b-to-b, toh industri kita banyak," tambah Bahlil.
Baca Juga: Purbaya Siapkan Bea Keluar dan Windfall Tax untuk Komoditas Nikel
Baca Juga: Dominasi Nikel dan Stabilnya Batu Bara Perkuat Industri Tambang RI
Wacana impor ini kontradiktif dengan kebijakan pemerintah yang memangkas alokasi produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan tahun 2026.
Volume produksi nikel dalam RKAB 2026 ditetapkan pada kisaran 260 juta hingga 270 juta ton. Angka ini turun sekitar 28–31% dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 379 juta ton.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra
Tag Terkait: