Harga Minyak Melejit, Bappenas Potong Pagu Kementerian dan Lembaga di 2027
Kredit Foto: Kementerian ESDM
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyiapkan pagu indikatif kementerian dan lembaga (K/L) tahun anggaran 2027 dengan nilai yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan penyesuaian pagu indikatif dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
“Tentu saja inilah yang akan mungkin siang ini bapak ibu terima pagu indikatif, ini mungkin nanti ‘loh kok ini saya kecil?’,” ujar Eka dalam Rakorbangpus 2026 terkait penyusunan RKP 2027 di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Menurut Eka, pemerintah harus memperhitungkan risiko kenaikan harga minyak mentah global akibat perang berkepanjangan, terutama konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global.
Bappenas pun telah menyiapkan tiga skenario dampak perang terhadap APBN, mulai dari optimistis, moderat, hingga pesimistis.
Dalam skenario optimistis, konflik diperkirakan berlangsung selama satu hingga empat bulan dengan asumsi rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$84 per barel. Pada kondisi tersebut, tekanan terhadap defisit APBN diperkirakan mencapai 0,57% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sementara dalam skenario moderat, perang diproyeksikan berlangsung hingga delapan bulan dengan asumsi ICP sebesar US$92 per barel. Kondisi itu diperkirakan mendorong tekanan terhadap defisit APBN hingga 0,92% PDB.
Baca Juga: Indonesia Sudah 33 Tahun Terjebak Middle Income Trap, Bappenas Kejar Pertumbuhan 7,5%
Baca Juga: Pemerintah Patok Inflasi 2027 di 2,5%, Rupiah Dijaga Maksimal Rp17.500
Adapun pada skenario pesimistis, jika konflik berlangsung selama satu tahun penuh dengan rata-rata harga minyak mencapai US$102 per barel, tekanan terhadap defisit APBN diperkirakan membengkak hingga 1,2% PDB.
“Inilah kondisi memang yang the best-nya seperti ini, tapi tentu saja memang perlu langkah-langkah inovatif untuk bisa terus bergerak di tengah kondisi yang tidak pasti ini,” ujar Eka.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: