Putus Rantai Tengkulak di Desa, Koperasi Merah Putih Hadir Jadi Pusat Layanan Terpadu

Menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasanmengungkapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus menjadi pusat layanan terpadu. Menurut Zulhas, langkah tersebut sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui pembangunan KDKMP.

Zulhas menjelaskan arahan Presiden Prabowo sudah jelas, yakni menjadikan koperasi sebagai alat untuk mengembalikan ekonomi kepada masyarakat desa.

“KDKMP disiapkan sebagai pusat layanan ekonomi terpadu, mulai dari penyaluran pupuk subsidi, LPG, sembako murah, kredit murah, layanan logistik bersama Pos Indonesia, penyerapan gabah petani, penyaluran bantuan pemerintah, hingga layanan apotek dan kebutuhan dasar masyarakat desa,” ujar Zulhas dalam keterangan resminya, Senin (18/5/2026).

Menko Pangan yang turut mendampingi Presiden saat meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP secara serentak dari KDKMP Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), mengatakan KDKMP bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan upaya membangun sistem ekonomi rakyat yang disusun atas usaha bersama.

“Melalui koperasi, desa diberi kekuatan ekonomi sendiri agar petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil tidak terus bergantung pada tengkulak, rentenir, rantai distribusi panjang, maupun akses pasar yang tidak adil,” jelas Zulhas.

Baca Juga: Purbaya Pasang Badan, Kritik MBG dan Kopdes Dibalas Menohok

Baca Juga: Purbaya Balas Kritik The Economist soal MBG dan Kopdes: Harusnya Indonesia Dipuji

Karena itu, Zulhas menyebut saat ini sebanyak 9.294 KDKMP telah rampung secara fisik dan jumlahnya terus bertambah. Dari total tersebut, sebanyak 1.061 koperasi telah siap beroperasi penuh dan diresmikan secara serentak.

“Pemerintah menargetkan lebih dari 30.000 KDKMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus 2026, dengan dukungan rekrutmen 30.000 manajer koperasi sebagai motor penggerak di lapangan,” ungkap Zulhas.