Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, Sektor Digital Dinilai Jadi Kunci

Harris juga menyoroti industri media nasional yang kini mengalami tekanan berat akibat perpindahan belanja iklan ke platform digital global. Kondisi itu memicu efisiensi hingga pengurangan tenaga kerja di berbagai perusahaan pers.

Tak hanya itu, operator telekomunikasi nasional juga disebut rutin menggelontorkan belanja modal hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun demi memperkuat jaringan internet. Namun, platform global yang menikmati trafik tersebut dinilai belum memberikan kontribusi seimbang.

"Jika kondisi ini terus dibiarkan, yang terjadi bukan persaingan yang sehat, melainkan ketimpangan dalam ekosistem ekonomi digital nasional," ucapnya.

Karena itu, DPR mendorong pemerintah segera menerapkan instrumen kebijakan fiskal yang lebih progresif melalui pendekatan Significant Economic Presence (SEP). Skema tersebut memungkinkan negara memajaki perusahaan asing yang meraup keuntungan besar dari pasar domestik meski tidak memiliki kantor fisik di Indonesia.

Harris menyebut sejumlah negara seperti Inggris, Prancis, Turki, dan India sudah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa terhadap platform digital global.

Selain pajak digital, ia juga mengusulkan opsi lain seperti kontribusi Universal Service Obligation (USO), penguatan kemitraan dengan ekosistem digital lokal, hingga kebijakan lokalisasi data guna menghidupkan industri pusat data dalam negeri.

Baca Juga: Ekonomi RI Terancam Salah Arah Jika Data Sensus 2026 Bias

Meski begitu, Harris menegaskan langkah tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap investor asing. Menurutnya, kebijakan itu justru diperlukan demi menjaga keadilan fiskal dan kedaulatan ekonomi digital Indonesia.

"Indonesia bukan pasar kecil yang dapat diperlakukan sekadar tempat mengambil keuntungan. Kita memiliki pasar besar, trafik tinggi, dan posisi tawar yang kuat," katanya.

Ia berharap optimalisasi penerimaan dari sektor digital nantinya bisa menjadi modal pembiayaan berbagai program pembangunan nasional, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, hingga pemerataan pembangunan daerah.

"Negara hanya ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital yang sangat besar juga memberikan manfaat yang adil bagi rakyat Indonesia," pungkasnya.