Kopdes Merah Putih Disorot DPR: Jangan Cuma Banyak, Tapi Hidup atau Mati?

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mendapat sorotan dari DPR RI. Bukan soal jumlah koperasi yang akan dibentuk, melainkan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat dan ekonomi daerah.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan bahwa program besar yang dibiayai negara tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka semata. Menurutnya, pemerintah harus mampu menunjukkan ukuran keberhasilan yang jelas agar penggunaan anggaran bisa dievaluasi secara objektif.

Diketahui, hingga Mei 2026, tercatat lebih dari 83.000 unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.061 unit telah diresmikan secara serentak dan mulai beroperasi. 

Dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Darmadi mempertanyakan indikator utama keberhasilan program KDMP yang akan dimasukkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2027.

"Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah indikator keberhasilannya apa. Apakah jumlah koperasi yang terbentuk, omzetnya, keuntungan yang dihasilkan, atau keberlanjutan usahanya?" ujar Darmadi.

Baca Juga: Ekonomi Dibilang Morat-Marit, Purbaya Bongkar Biang Kerok Sebenarnya: Bukan MBG atau Kopdes!

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, koperasi seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai lembaga formal yang dibentuk demi memenuhi target pemerintah. Lebih dari itu, koperasi harus mampu menjadi entitas ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menilai setiap koperasi yang dibangun perlu memiliki model bisnis yang jelas serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya di lapangan.

Darmadi bahkan menegaskan bahwa tantangan terbesar program KDMP bukanlah membentuk koperasi sebanyak-banyaknya, melainkan memastikan koperasi tersebut dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

"Kita jangan hanya mengejar target jumlah. Yang lebih penting adalah bagaimana koperasi itu bisa berjalan, menghasilkan pendapatan, dan memberi manfaat bagi anggotanya," ujarnya.

Dalam pembahasan anggaran tahun 2027, Darmadi juga menyoroti pentingnya penguatan pendampingan usaha serta pembangunan rantai nilai yang kuat bagi koperasi. Menurutnya, koperasi perlu memiliki keunggulan usaha yang spesifik agar benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi di tingkat lokal.

Ia mendorong agar program koperasi diarahkan ke sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pasar besar dan mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di daerah.

Baca Juga: Mendag Buka Suara soal Penutupan Alfamart-Indomaret, Benarkah Gegara Kopdes Merah Putih?

"Kalau koperasi hanya dibentuk tanpa model bisnis yang kuat, maka akan sulit berkembang. Karena itu yang perlu diperhatikan adalah daya saing dan keberlanjutan usahanya," ujar legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III tersebut.

Darmadi menegaskan Komisi VI DPR akan terus mengawal proses penyusunan program dan anggaran Kementerian Koperasi agar dana yang dialokasikan melalui APBN benar-benar memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi rakyat.

"Kita ingin memastikan anggaran yang disusun untuk tahun 2027 tidak hanya menghasilkan program yang besar secara angka, tetapi juga memberikan hasil nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional," pungkasnya.