APBN Mau Diambil Rp11 Triliun untuk Buka Rekening Massal? Purbaya: Nanti Kita Lihat...

Anggaran pembukaan rekening massal yang sebelumnya disebut mencapai sekitar Rp11 triliun ternyata belum menjadi angka final. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah masih menghitung ulang kebutuhan anggaran berdasarkan jumlah rekening yang benar-benar perlu dibuka.

Purbaya bahkan memperkirakan anggaran tersebut tidak akan mencapai Rp11 triliun. Pasalnya, tidak semua masyarakat membutuhkan rekening baru karena sebagian sudah memiliki rekening perbankan.

“Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Ada dana cadangan kita yang bisa dipakai. Tapi saya yakin nggak akan sampai 11 triliun,” katanya di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga: Warga Usia 17 Tahun Auto Punya Rekening, Kalau Dipakai Judol...

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan masing-masing warga nantinya akan mendapatkan saldo awal Rp50.000. Dengan perkiraan sekitar 200 juta penduduk, total anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp11 triliun dan bersumber dari APBN.

Namun, Purbaya mengatakan angka tersebut kemungkinan masih berupa perhitungan kasar. Pemerintah masih menunggu rincian skema pembukaan rekening dari pihak terkait sekaligus memetakan berapa banyak rekening baru yang benar-benar dibutuhkan.

“Itu mungkin masih hitungan kasar. Nanti kita lihat seperti apa,” ujarnya.

Pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 200 juta penduduk yang masuk dalam cakupan program tersebut. Meski begitu, jumlah tersebut belum bisa langsung dijadikan patokan kebutuhan rekening baru karena pemerintah harus terlebih dahulu mengidentifikasi masyarakat yang telah memiliki rekening perbankan.

Baca Juga: Teorinya soal Erupsi Bikin Geger, Dudung Tegaskan Ulta Levenia Sudah Bukan...

Langkah tersebut diperlukan agar pembukaan rekening massal tidak justru menimbulkan rekening ganda. Karena itu, pemerintah masih melakukan penghitungan sekaligus menunggu kesiapan skema pelaksanaannya.

Purbaya mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembukaan rekening bagi masyarakat yang baru memperoleh KTP. Ketika skema program sudah berjalan, dana juga akan langsung disalurkan ke rekening tersebut.

“Yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka, dibuka langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga,” ucapnya.

Namun, program tersebut tidak bisa langsung direalisasikan. Pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan data perbankan.

Purbaya menjelaskan pemerintah akan menggabungkan data Dukcapil dengan data perbankan dari Bank Indonesia sebelum program tersebut berjalan. Proses pengolahan dan pencocokan data menjadi salah satu tahapan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Hingga kini, pemerintah juga belum memastikan kapan program tersebut siap diterapkan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan sistem serta proses pengolahan data yang sedang dilakukan.