Kini Lebih Leluasa Berpolitik, Etnis Tionghoa Dinilai Semakin Inklusif

Orang-orang yang berlatar belakang etnik Tionghoa di Indonesia dinilai semakin memperlihatkan sikap yang inklusif. Sikap yang menonjolkan keterbukaan untuk bergandeng tangan dengan komponen bangsa dari beragam kelompok etnik lain itu terlihat jelas, antara lain, dalam partisipasi politik mereka. 

Partisipasi politik Tionghoa secara jelas memperlihatkan orientasi mereka pada Indonesia sebagai tanah air mereka. Hal ini berpotensi sangat tinggi untuk mengikis anggapan yang salah dan usang, yaitu anggapan yang masih mempertanyakan loyalitas mereka sebagai bangsa Indonesia. 

Pertanyaan tentang loyalitas Tionghoa dianggap tak memiliki pijakan sama sekali, karena bertentangan dengan realitas di lapangan.

Faktanya, kiprah para politisi Tionghoa memperlihatkan bagaimana orang Tionghoa bukan hanya berorientasi pada Indonesia semata, tetapi menekankan keberpihakan pada bangsa dan masyarakat Indonesia, baik pada tataran nasional maupun daerah. 

Kesimpulan di atas bergema dalam diskusi publik berjudul “Bagi Indonesia: Kontribusi Tionghoa dalam Ranah Politik,”yang diselenggarakan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Perhimpunan INTI), Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia (Aspertina), dan Forum Sinologi Indonesia (FSI), di Jakarta, kemarin.

Pemerhati Tionghoa dan Tiongkok Johanes Herlijanto mengatakan pembahasan mengenai partisipasi politik Tionghoa sangat penting karena menjawab posisi Tionghoa Indonesia sebagai kelompok yang kuat secara ekonomi namun lemah secara politik. 

“Apakah anggapan yang berkembang di zaman Orde Baru itu masih berlaku hingga kini, atau sudah mengalami perubahan?”kata Johanes. Johanes juga menyatakan bahwa partisipasi politik Tionghoa sangat penting untuk dibicarakan karena fenomena ini memperlihatkan keberpihakan Tionghoa baik pada isu-isu lokal maupun nasional Indonesia. 

“Dengan demikian, pertanyaan mengenai loyalitas etnik Tionghoa tak lagi relevan untuk ditanyakan, karena mereka berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa Indonesia yang masih terus berlangsung,”tutur dia.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lidya Christin Sinaga menyatakan bahwa partisipasi politik etnik Tionghoa merupakan sebuah fenomena yang berevolusi seiring berjalannya waktu. 

Menurutnya, fenomena yang mulai marak sejak Indonesia mengalami proses demokratisasi di era Reformasi ini pada awalnya memperlihatkan warna etnik yang kuat. “Basis konstituen politisi Tionghoa pada tahap awal umumnya hanya di kalangan masyarakat Tionghoa,”tutur Lidya. 

“Namun mereka lambat laun membuka ruang interaksi lebih luas dengan kelompok masyarakat yang berbeda identitas etnik dan agamanya, dan akhirnya memperluas basis konstituen mereka sendiri,” ujarnya. 

Dalam pandangan Lidya, meningkatnya jumlah politisi Tionghoa juga memiliki arti penting lainnya. “Ia mendobrak stereotip bahwa orang Tionghoa hanya berkiprah di bidang ekonomi saja,”paparnya. Ia juga menjelaskan bahwa melalui jalur politik, Tionghoa dapat mengatasi persoalan yang menimpa kelompok etniknya tanpa harus bersikap eksklusif. 

Pengamatan peneliti BRIN mengenai inklusivitas Tionghoa melalui partisipasi politik itu seolah langsung menemukan bukti dari berbagai paparan dan pernyataan baik oleh para pembicara maupun para pemimpin organisasi Tionghoa. 

Yen Yen Kuswati misalnya, menekankan bahwa kontribusi Tionghoa di ranah politik merupakan bagian dari perjuangan Tionghoa sebagai satu kesatuan dari bangsa Indonesia. Ia juga menghimbau agar para pemuda Tionghoa memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan bangsa Indonesia. 

Sementara itu, Hardy Stefanus mengingatkan agar orang-orang Tionghoa tak hanya menyuarakan aspirasi Tionghoa saja, tetapi mengedepankan keindonesiaan, dan menyuarakan aspirasi demi bangsa Indonesia di hari depan. 

“Indonesia butuh kestabilan politik, dan INTI sangat mendukung kestabilan politik dan ekonomi,”tutur Hardy. Himbauan dan dukungan yang sama juga diungkapkan oleh Andrew A. Susanto, Ketua Apertina. 

Daniel Johan yang merupakan Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bahwa partisipasi politik Tionghoa menghadapi dua tantangan yang harus diatasi. Pertama adalah sindrom minoritas yang menghinggapi orang Tionghoa sejak masa Orde Baru, yang membuat etnik Tionghoa memilih untuk diam. Yang kedua adalah chauvinisme yang cenderung mengedepankan identitas etnik. 

“Di satu pihak kita menentang diskriminasi dan tidak suka rasisme, tapi yang seringkali muncul di layar telepon pintar kita, adalah sikap rasis,”tutur Johan. Solusinya, menurut beliau, adalah pengkaderan yang baik. “Kita harus menghasilkan kader yang tidak eksklusif dan tidak rasis, yang berjuang bagi rakyat, bagi keadilan, dan bagi kebangsaan,”pungkasnya. 

Baca Juga: Cerita Djarot Pertama Kali Kenal Ahok: Sama-Sama Kepala Daerah yang 'Kere' di Tiongkok

Asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Dr. Isyak Meirobie menekankan pentingnya Tionghoa memahami dan memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan hal-hal yang positif. 

Ia menjelaskan bagaimana algoritma sangat rawan dan berpotensi membentuk polarisasi. Tapi menurutnya, teknologi juga bisa mempersatukan. Tionghoa dapat mempergunakan teknologi itu untuk menyebarluaskan hal-hal yang baik, antara lain menekankan nasionalisme Indonesia. 

“Nasionalisme Indonesia adalah bagian organik dari kata ‘kita’,” tutur Isyak. Ia menceritakan bahwa ia tidak tersinggung bila ada yang menyebut kata “Cina”, karena ia menganggap diri sebagai bagian dari Indonesia, dan cenderung menggunakan kata “kita”. 

“Saya tidak marah karena saya merasa bagian dari ‘kita’ bukan ‘kami’,” tegas dia. Isyak menyatakan bahwa benteng persatuan bagi orang Tionghoa di Indonesia adalah Pancasila.