WE Online, Jakarta - Persoalan penerapan Kurikulum 2013 dan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) menjadi dua hal yang paling banyak disorot dalam setahun kinerja Kemdikbud pada era Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kedua hal itu merupakan persoalan yang paling banyak disorot dalam setahun terakhir," ujar Mendikbud Anies Baswedan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/10/2015).
Dia menjelaskan saat dia menjabat, Kurikulum 2013 secara keseluruhan baru diterapkan oleh sekolah dan banyak perdebatan yang terjadi antara guru, orang tua, siswa, maupun pemerhati pendidikan. Kemudian, Kemdikbud membentuk tim yang bertujuan melakukan peninjauan dan evaluasi pada kurikulum tersebut. Rekomendasi dari tim evaluasi yakni menunda penerapan kurikulum baru tersebut, dan melakukan perbaikan.
Penerapan Kurikulum 2013 pada masa itu terkesan mengejar tenggat waktu bukan kualitas, sehingga ada beberapa hal yang belum matang.
"Idenya sudah baik, tapi proses kedua dan ketiga belum dipersiapkan secara matang, sehingga timbul masalah saat penerapan." Sementara itu, untu UN terjadi perubahan yang mendasar yakni UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan dan lebih mengutamakan kejujuran pada siswa.
"Jadi negara melakukan terobosan dengan mengukur tindak kecurangan melalui indeks integritas," jelas dia.
Selain itu, mekanisme UN juga tidak hanya dilakukan secara konvensional melalui ujian berbasis kertas, tetapi juga ujian berbasis komputer atau CBT. Terdapat sekitar 700 sekolah atau lebih dari 170 ribu siswa melakukan UN CBT, dan untuk tahun depan sistem UN CBT akan bertambah.
Terdapat tiga strategi utama program Kemdikbud, yakni penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu dan akses pendidikan dan kebudayaan, serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Achmad Fauzi
Tag Terkait:
Advertisement
