KKP Diminta Manfaatkan Momentum Perbaikan Pengelolaan Perikanan

WE Online, Jakarta - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat memanfaatkan momentum perbaikan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan tahun 2016.

"Ada tiga faktor pendukung momentum perbaikan pengelolaan perikanan di 2016," kata Sekretaris Jenderal DPP KNTI Niko Amrullah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (28/12/2015).

Niko memaparkan, tiga faktor itu adalah pertama, pemberantasan pencurian ikan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga berhasil meneyelamatkan sumber daya dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.

Sekjen KNTI memperkirakan bahwa perkiraan paling moderat adalah sekitar 1 juta ton ikan terselamatkan dari praktik penangkapan ikan ilegal. "Jika benar, maka potensi ini berpeluang meningkatkan pendapatan nelayan," ucapnya.

Sementara faktor kedua adalah peningkatan anggaran KKP, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan nelayan seperti pengadaan sekitar 3.000 kapal dan alat tangkap serta benih ikan. Faktor terakhir, lanjutnya, adalah terus berkembang dan terbangunnya organisasi nelayan dan koperasi nelayan di berbagai daerah Indonesia.

Namun, menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi penghambat pada 2016 antara lain partisipasi masyarakat nelayan dalam inisiasi program dan kebijakan perikanan dan kelautan masih dikesampingkan, serta perubahan iklim dan cuaca ekstrem semakin panjang.

Ia mengungkapkan, penghambat lainnya adalah akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan kepada nelayan, seperti dijanjikan pemerintah, belum benar-benar terealisasi di lapangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum terbilang rendah.

Selain itu, ujar Niko, harga input produksi semacam BBM dan pakan ikan di kampung-kampung nelayan masih belum terkendali, serta munculnya perlawanan balik dari sederet perusahaan perikanan yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah di 2015.

Sebelumnya, KKP diberitakan fokus dalam mengembangkan empat kemandirian guna mengembangkan kinerja sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah di Tanah Air.

"Ada empat kemandirian yang harus kita kembangkan, yaitu kemandirian kawasan, kemandirian sarana produksi, kemandirian kelompok pembudidaya dan juga kemandirian usaha," tutur Direktur Jenderal Perikanan Budi daya KKP Slamet Soebjakto.

Menurut Slamet, salah satu contohnya secara spesifik adalah kemandirian pakan ikan yang dinilai merupakan bagian dari kemandirian sarana produksi, yang saat ini di dorong melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari). Dirjen Perikanan Budidaya mengungkapkan, sarana produksi pakan lebih diutamakan karena komponen biaya yang paling besar dari usaha budidaya ikan di beragam daerah adalah pakan.

"Biaya yang dikeluarkan untuk pakan bisa mencapai 80 persen. Sehingga instruksi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, ibu Susi Pudjiastuti, biaya pakan harus turun sampai dengan 60 persen sehingga kesejahteraan pembudidaya meningkat dan sejajar dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)," papar Slamet.

Melalui Gerpari, ujar dia, diharapkan akan terbentuk kelompok-kelompok baru seperti kelompok produsen pakan, kelompok penyedia bahan baku pakan dan bahkan kelompok pemasar pakan, sehingga diharapkan juga akan mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja di bidang perikanan budi daya, serta meningkatkan perekonomian daerah. (Ant)