Fraksi PKS Tampung Masukan Soal TPP dari Beragam LSM

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini hari ini, Selasa (16/2/2016), menerima masukan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentang Trans-Pacific Partneship (TPP) atau Kemitraan Trans-Pasifik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Beberapa LSM yang diterima antara lain Institute for Global Justice (IGJ), Aliansi Petani Indonesia (API), Bina Desa, dan sebagainya.

"PKS pada dasarnya tidak pernah mengatakan kita harus terputus dalam konteks hubungan luar negeri. Kita butuh kerja sama itu, tapi kerja sama yang dibangun haruslah menguntungkan rakyat dan mengokohkan nasionalisme Indonesia," jelasnya.

Diketahui, penerimaan aspirasi ini dilakukan dalam rangka Hari Aspirasi yang dilakukan Fraksi PKS setiap Selasa. Hari Aspirasi ini adalah bagian dari penyerapan aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti dalam beberapa langkah.

"Tindak lanjutnya ada yang melalui RUU. Ada yang melalui rapat kerja dengan menteri terkait. Ada yang melalui surat kepada lembaga terkait. Ini adalah bagian dari keberpihakan kepada rakyat Indonesia," tegas Jazuli.

Sebelumnya kelompok organisasi masyarakat sipil Indonesia mendesak agar presiden tidak membuat komitmen apapun terkait TPP dalam pertemuan US-ASEAN Summit.

"Presiden Jokowi tidak perlu mengeluarkan keputusan apapun mengenai bergabungnya Indonesia ke dalam TPP," kata Research and Monitoring Manager Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi.

Lebih lanjut, ia menilai perjanjian TPP hanya akan lebih banyak mendulang kerugian bagi Indonesia ketimbang manfaatnya. Ia pun meminta presiden lebih fokus pada keberhasilan implementasi agenda pembangunan nasional dan bukan pada TPP.

"Selama ini keberhasilan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan nasional masih dipertanyakan. Misalnya, implementasi paket kebijakan terkait peningkatan daya saing, implementasi Nawacita, strategi pencapaian 17 agenda SDGs, maupun implementasi kedaulatan pangan. Keberadaan TPP hanya akan menjadi ancaman bagi agenda prioritas pembangunan nasional yang telah dicanangkan Presiden Jokowi sebelumnya," tambahnya.