Banjir Jangan Jadi Alasan Pemerintah untuk Impor Pangan

Permasalahan banjir yang kerap melanda sejumlah daerah jangan sampai dijadikan alasan untuk melakukan impor pangan, apalagi bila komoditas yang ada masih tersedia di dalam negeri.

"Jangan sampai banjir menjadi alasan bagi pemerintah guna melakukan impor," kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo di Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Edhy Prabowo mengingatkan bahwa meski domain impor dilakukan Kementerian Perdagangan, namun rekomendasi ada pada Kementerian Pertanian.

Bila barang yang bakal diimpor masih tersedia secara domestik, ujar politisi Partai Gerindra itu, maka seharusnya dorongan untuk impor dapat ditahan.

Namun memang bila tidak ada, lanjutnya, maka akan salah pula bila menahan diri sehingga perlu adanya langkah antisipasi yang tepat guna mengatasinya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan perlunya strategi khusus agar petani di Indonesia terus bersemangat menanam untuk menekan impor pangan.

"Negara kita adalah negara besar, negara subur. Tapi, kita harus berbicara apa adanya, tahun lalu, beras, kedelai, jagung, buah-buahan, gula masih impor," ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam acara puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 Tingkat Nasional Tahun 2016 di Alun-Alun Kabupaten Boyolali, Jateng, Sabtu (29/10).

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menyatakan pentingnya strategi ke depan guna meningkatkan semangat para petani untuk terus menanam termasuk tanaman jagung yang saat ini masih impor dari negara lain, walaupun sudah menurun sekira 60 persen.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tahun ini tidak ada lagi impor benih pangan yang masuk ke Indonesia dari luar negeri.

"Tahun ini tidak ada lagi rekomendasi impor bibit pangan, kalaupun ada yang masuk di Januari 2016, itu merupakan pembelian di tahun 2015, dan bukan tahun ini," tegasnya usai memberikan kuliah umum di Menara Pinisi Kampus Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/11).

Amran menyebutkan, impor bibit pangan tersebut sebanyak satu juta ton merupakan cadangan dan baru masuk pada Januari. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor itu masuk pada tahun 2016. (Ant)