6 Tahun Mendatang, Mesir Mulai Pindah-pindahan ke Ibu Kota Baru, di Sini Letaknya

Presiden Abdel Fattah al-Sisi telah mengarahkan pemerintah untuk mulai memindahkan ibu kota administratif Mesir yang baru pada bulan Desember.

Ibu kota administrasi baru, melansir Middle East Eye, Jumat (12/11/2021) di sebelah timur Kairo, terletak di daerah antara Jalan Kairo-Suez dan Jalan Kairo-Ain Sokhna. Situs ini berjarak sekitar 60 km dari kota Suez dan Ain Sokhna, dan jantung kota Kairo.

Baca Juga: Presiden Mesir al-Sisi Kengakhiri Keadaan Darurat untuk Pertama Kalinya dalam Beberapa Tahun

Setelah pernyataannya, Wakil Menteri Perumahan untuk Proyek Nasional Khaled Abbas mengatakan kepada wartawan Ahmed Moussa di saluran Sada Al-Balad pada 3 November bahwa pemindahan karyawan ke ibukota administratif akan berlangsung selama enam bulan mulai bulan Desember.

Abbas mengatakan bahwa 50.000 karyawan akan pindah, dimulai dengan 10 persen pada bulan Desember, dengan sekitar 200 hingga 300 karyawan dari setiap kementerian. Dia menekankan bahwa semua layanan akan tersedia dan bahwa bangunan baru telah selesai.

Menurut pemerintah, ibu kota administrasi baru memiliki total biaya $60 miliar, luas total 170.000 hektar, dan populasi 6,5 juta orang, dalam langkah yang bertujuan mengurangi kemacetan di Kairo. Tahap pertama, seluas 40.000 hektar, meliputi distrik pemerintahan, distrik bisnis, dan distrik diplomatik.

Outlet media pro-rezim bergegas untuk merayakan dimulainya pekerjaan di ibu kota baru. Jurnalis Akram al-Qassas, ketua dan pemimpin redaksi surat kabar Youm7, mengatakan pada 4 November bahwa ibukota administrasi baru melambangkan republik baru.

Dia mengatakan bahwa relokasi mencerminkan pentingnya dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh lembaga negara.

Pada 3 November, Nashaat al-Daihi, pembawa acara program Bil-Warqa wa Al-Qalam, mengatakan bahwa ibu kota baru harus berfungsi sebagai “tempat suci nasional” dan perwujudan mimpi, ambisi, pencapaian, dan kreativitas.

Namun, terlepas dari pujian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari media Mesir dan saluran satelit yang menggunakan slogan "#The_New_Republic" selama semua siaran, pengamat percaya bahwa relokasi menghadapi beberapa kendala yang belum diatasi oleh pemerintah.

Pada 11 Juli, Khaled al-Husseini, juru bicara resmi Perusahaan Modal Administratif, mengatakan bahwa pekerjaan pembangunan 50 kedutaan di distrik diplomatik dijadwalkan akan selesai pada pertengahan 2022.

Tetapi pada 13 Oktober, sebuah sumber diplomatik mengatakan kepada surat kabar Al-Araby Al-Jadeed bahwa Kementerian Luar Negeri menghubungi negara-negara yang kedutaan besarnya berbasis di Kairo untuk meminta mereka mengkonfirmasi relokasi mereka dan membayar antara 20 dan 25 persen dari total harga. dari harta yang akan mereka terima.

Namun, menurut sumber itu, Kementerian Luar Negeri gagal menandatangani kontrak dengan lebih dari sepuluh negara, sementara hanya 40 negara yang setuju untuk mengajukan permintaan untuk memindahkan kedutaan mereka ke ibukota administratif, dan hanya lima kedutaan yang benar-benar pindah.

Sumber itu mengatakan bahwa beberapa negara besar merasa sia-sia untuk pindah dari Kairo dan membayar harga selangit dan bahwa beberapa kedutaan mempertanyakan kelangsungan hidup ibukota mengingat sulitnya meyakinkan warga untuk tinggal di sana dan perjalanan harian yang diharapkan bolak-balik.

Pada peluncuran proyek pada tahun 2015, Kementerian Perhubungan mengumumkan niatnya untuk membangun monorel dan kereta listrik ekspres, di antara proyek internal lainnya seperti bus ramah lingkungan, untuk memfasilitasi perjalanan karyawan dan warga untuk bekerja.

Pada 3 November, Perusahaan Ibu Kota Administrasi mengumumkan pemasangan monorel pertama dengan empat gerbong dan menetapkan tanggal resmi untuk relokasi.

Diaa el-Din Daoud, anggota Komite Legislatif Parlemen, mengatakan kepada Al-Monitor bahwa mengubah ibukota administratif menjadi ibukota Mesir adalah inkonstitusional, terutama relokasi lembaga negara, seperti parlemen dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 114 Konstitusi menyatakan bahwa kursi Dewan Perwakilan Rakyat berada di Kairo. Pasal 191 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan independen yang berkedudukan di Kairo. Pasal 222 juga menetapkan bahwa “Kairo adalah ibu kota Republik Arab Mesir.”

Solusinya, kata Daoud, adalah memperluas cakupan geografis kegubernuran Kairo dengan keputusan kabinet untuk diserahkan ke DPR. Langkah seperti itu perlu dan mungkin dilakukan mengingat visi pemerintah tentang ibu kota baru dan memanfaatkan semua kemungkinan untuk keberhasilan proyek.

Pada 9 Maret, Sisi mengatakan dalam pidatonya pada kegiatan simposium pendidikan ke-33 pada Hari Martir dan Prajurit Lama bahwa ibu kota administrasi baru mewakili kelahiran negara baru dan republik baru.

“Kami berusaha untuk memperbaiki realitas orang Mesir,” katanya.