Jabar Kerap Disebut Minim Inovasi, Ini Faktanya!

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) selalu dituntut untuk melakukan inovasi terutama dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Plh Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan langkah tersebut sudah menjadi kewajiban Pemdaprov Jabar. Jika tidak dilakukan, maka akan ditinggalkan masyarakat. Pasalnya, semua layanan masyarakat sudah dilakukan dengan baik oleh pihak swasta.

Baca Juga: Produk UMKM Unggulan HIPMI Jabar Bakal Mejeng di HUT ke-50

"Kami khawatir pemerintah nanti akan ditinggalkan oleh masyarakat karena pihak swasta hari ini sudah mampu memberikan jasa kepada masyarakat. Jasa yang dibutuhkan yang dulu didominasi oleh pemerintah sekarang bisa dilaksanakan oleh pihak swasta," kata Uu kepada wartawan usai menghadiri acara Kompetisi Inovasi Jawa Barat 2022 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (10/6/2022) sore.

Uu menilai beberapa layanan masyarakat sudah dikelola dengan baik oleh pihak swasta. Oleh karena itu, Pemdaprov Jabar harus terus berinovasi agar mampu memberikan layanan terbaik bagi warga Jawa Barat.

Baca Juga: Apindo Prediksi Iklim Investasi Jabar Semakin Membaik pada Semester II 2022

"Seperti saya sampaikan tadi, layanan jasa pengiriman barang, jasa Pegadaian, jasa keuangan dan yang lainnya. Maka inovasi mutlak dibutuhkan lebih baik untuk melayani masyarakat," tegasnya.

Uu menegaskan Pemdaprov Jabar sudah melaksanakan inovasi di berbagai bidang antara lain dengan mendorong ekonomi pondok pesantren. Sebelumnya, pondok pesantren hanya mengandalkan koperasi pondok pesantren (Kopontren). Namun, di bawah kemepimpinan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ada inovasi yang lain yaitu OPOP (One Pesantren One Product) atau satu Pesantren satu produk.

"Alhamdulillah OPOP ini memiliki efek domino yang sangat luar biasa kepada pondok pesantren yang sudah dibantu perekonomiannya. Kini, pesantren tidak tergantung lagi kehidupannya dari hal-hal seperti zakat, infaq, shodaqoh jariyah, dan syahriah para santri tetapi sudah memiliki perusahaan, minimarket bahkan ternak ikan," jelasnya. 

Selain itu, Pemdaprov Jabar memiliki Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) yang merupakan sebuah sistem yang dibentuk Pemdaprov Jabar untuk menyajikan informasi, data, dan visualisasi tentang penyebaran, pencegahan, dan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat. 

Baca Juga: Perkuat Dunia Usaha, Apindo Jabar Gandeng Masyarakat Tionghoa Peduli

Informasi yang ditampilkan melalui situs web dan aplikasi mobile Pikobar tersebut meliputi perkembangan jumlah kasus, peta sebaran kasus, dan lokasi fasilitas kesehatan, daftar pusat panggilan se-Jawa Barat, dan grafik data kasus Covid-19. Bahkan, Inovasi ini sudah diakui oleh pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19.

"Kalau tidak ada Pikobar, terus terang kita tidak akan jadi juara dalam penanganan virus ini," ujarnya.

Baca Juga: Dugaan Kasus Korupsi Dana Bergulir Jabar, LPDB-KUMKM Kooperatif dan Dukung Penuh Proses Hukum

Uu mengungkapkan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak hanya sebatas mengandalkan inovasi yang statis.

Kegiatan Kompetisi Inovasi Jawa Barat 2022 ini sebagai upaya untuk mendorong para pemegang kebijakan seperti Bupati, Walikota, Kepala Dinas termasuk untuk tahun ini melibatkan BUMN, BUMD maupun lembaga-lembaga lain yang terkait. 

"Tujuannya tiada lain adalah sebagai akselerasi Jabar Juara Lahir dan Batin, Inovasi, digitalisasi dan kolaborasi seperti itu," tegasnya.

Uu kembali menegaskan, ke depan, Pemdaprov Jabar tidak akan berhenti untuk terus berinovasi dalam pembangunan pemerintahan dan juga dalam bidang ekonomi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Misalnya dalam bidang pendidikan, sekarang penerimaan siswa baru dengan menerapkan inovasi dan teknologi sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. 

Baca Juga: LPEI Gandeng Disperindag Jawa Barat Dorong UMKM jadi Eksportir

Selain itu, dalam bidang ekonomi, Pemdaprov Jabar terus mendorong ekonomi pedesaan dengan program BUMDes sehingga setiap desa mampu menghasilkan satu produk yang bernilai ekonomi. Di sektor kesehatan, berbagai fasilitas alat kesehatan (alkes) digunakan secara maksimal sehingga masyarakat yang berada di pedesaan tidak perlu lagi melakukan pengobatan ke Kota atau Kabupaten, cukup di Puskesmas yang ada di tingkat kecamatan saja. 

"Artinya pengadaan alkes di tingkat kecamatan ini adalah salah satu inovasi pemerintah dalam bidang kesehatan," ujarnya.

Baca Juga: Wagub Jabar Imbau Pancasila Dijadikan Karakter Warga Jawa Barat

Pemdaprov Jabar juga melakukan renovasi di beberapa pasar tradisional dengan menargetkan 25 pasar tradisional di Jawa Barat rampung direnovasi selama 5 tahun. 

"Sekarang sudah hampir 17 pasar tradisional dalam kepemimpinan 3,5 tahun kepemimpinan kami saat ini. Nah, itu pun salah satu inovasi kami dalam rangka mendorong ekonomi masyarakat terutama ekonomi populis, ekonomi kerakyatan yang ada di desa-desa," pungkasnya.