Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Rokan Hulu, KemenPPPA Dorong Polisi Percepat Proses Hukum

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya untuk melakukan pemantauan, pendalaman, dan pendampingan atas kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. KemenPPPA pun mendorong Kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus ini agar tidak membahayakan keselamatan anak.

Sebelumnya, kasus ini berawal dari peristiwa pemukulan 2 (dua) kelompok remaja akibat salah satu anak disandera oleh kelompok lainnya pada 16 Mei 2022. Masing-masing kelompok anak kemudian saling melapor sehingga ada 2 (dua) Laporan Polisi, yakni LP 17 dengan 1 anak korban (IR) dan 4 pelaku dewasa serta LP 174 dengan 1 korban (AH) dan 1 terduga pelaku anak.

Baca Juga: Waspada! Radikalisme Menyusup di Sekolah-sekolah, Ini Pesan KemenPPPA

"Kasus ini merupakan rujukan dari surat yang dikirimkan oleh Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [DPR RI], Bapak Achmad pada 8 Juni 2022. Kami telah melakukan penjangkauan serta asesmen mendalam terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) serta pihak terkait lainnya. Tim juga melakukan dialog dengan Lembaga Kerapatan Adat Luhat Tambusai Rokan Hulu untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan upaya terbaik dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut," ujar Deputi Bidang Perlindungan Anak KemenPPPA, Nahar, di Jakarta dalam siaran pers, Rabu (22/6/2022).

Nahar menegaskan, pihaknya bersama Dinas PPPA Provinsi Riau dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu akan mendampingi proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) anak korban di Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu.

Baca Juga: Keterwakilan Perempuan di Legislatif Telah Capai 21%, Menteri PPPA: Ini Perlu Ditingkatkan Lagi!

"Sementara bagi terduga pelaku anak dalam kasus ini, kami mendorong pengutamaan diversi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagi terduga pelaku dewasa dapat diproses dengan merujuk pada Pasal 170 KUHP dan 76C jo 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," tutur Nahar.

Menurut Nahar, KemenPPPA dan instansi yang terlibat lainnya telah intensif melakukan dialog dengan Kepala Polres Rokan Hulu untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, khususnya bagi anak korban kekerasan dan ABH.

"Namun, kami percaya Polres Rokan Hulu dapat menyelesesaikan kasus ini dengan mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, kenyamanan, serta perlindungan demi kepentingan terbaik bagi anak," kata Nahar.

Selain itu, Nahar menilai perlu adanya fasilitasi penyusunan kesepakatan bersama antara Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Tambusai, Kepolisian, serta Pihak Pelaku dan Korban untuk mengantisipasi risiko lebih buruk yang dapat dihadapi anak-anak dari pihak tertentu.

Baca Juga: BNPT dan UNOCT/UNCCT Berkolaborasi Tingkatkan Ketahanan Pekerja Migran dari Ekstremisme Kekerasan

"Kasus kenakalan remaja yang tengah didalami bersama ini merupakan salah satu 'pintu gerbang' pengembangan kasus pada isu lainnya, salah satunya isu penyalahgunaan narkotika, premanisme, dan main hakim sendiri yang saat ini sedang menjadi keresahan masyarakat Tambusai," ujar Nahar.

Di sela-sela agenda penjangkauan, KemenPPPA bekerja sama dengan Komisi VIII DPR RI juga melaksanakan Sosialisasi Pendampingan Anak Korban Kekerasan bersama masyarakat dari berbagai unsur di Kecamatam Tambusai, antara lain guru, LPA, civitas akademika, Pondok Pesantren, Tokoh Agama, Tokoh Adat, OKP, Forum Anak, camat, lurah, kepala desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan masyarakat umum lainnya.

Baca Juga: Menteri PPPA: Memberdayakan Perempuan Adalah Tugas dan Kewajiban Bersama

Kegiatan ini bertujuan menguatkan peran semua pihak dalam melakukan pencegahan keberulangan terjadinya kasus yang sama dan memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan.