Kawal Bonus Demografi Indonesia, BKKBN Gelar Kurikulum Kependudukan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui program Kurikulum Kependudukan di sekolah berkomitmen dalam mengawal bonus demografi Indonesia di tahun 2045 guna memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto memaparkan, sensus penduduk menunjukkan bahwa penduduk Indonesia ada sebanyak 270 juta jiwa yang sebagiannya tidak memiliki kualitas daya saing.

Baca Juga: Atasi Kemiskinan Ekstrem, BKKBN Mutakhirkan Data Keluarga

Dia mengungkapkan, pertumbuhan penduduk yang cepat juga dinilai sebagai salah satu hambatan bagi tercapainya kondisi SDM yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya tampung lingkungan.

"Oleh karena itu, BKKBN melaksanakan pendidikan kependudukan untuk membantu masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan melalui jalur formal, khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah diimplementasikan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)," kata Boni dalam sambutannya di acara Orientasi Pengintegrasian Materi Kependudukan ke Dalam Kurikulum Sekolah, Kamis (28/7/2022).

Dia memaparkan, tercatat sebanyak 921 Sekolah Siaga Kependudukan di Indonesia. Di antaranya, kata Boni, 80 sekolah dasar, 389 sekolah menengah pertama, dan 452 sekolah menengah atas. Boni menilai, materi terkait kependudukan sudah semestinya diberikan secara berjenjang.

"Salah satu caranya dengan kegiatan kesiswaan kemudian kegiatan budaya serta peningkatan literasi kependudukan melalui pojok kependudukan. Harapannya, pemahaman isu kependudukan akan terinternalisasi pada diri siswa dan akan menjadi pilihan-pilihan dalam merencanakan hidupnya di masa depan," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Boni juga turut mengajak instansi pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam program Sekolah Siaga Kependudukan. Dia memaparkan, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi sekolah untuk berkontribusi dalam program tersebut.

Di antaranya, jelas Boni, memiliki tiga orang guru yang sudah mengikuti orientasi kependudukan, memiliki tiga dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran terkait kependudukan, dan melaksanakan dua kali pertemuannya koordinasi dan penguatan Sekolah Siaga Kependudukan.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia Belum Maksimal, BKKBN Gercep Lakukan...

Bagi sekolah yang sudah terdaftar, Boni mengharapkan adanya pengembangan inovasi melalui kegiatan, penguatan, dan pengembangan di internal dan eksternal guru dalam sekolah tersebut.

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa sekolah yang terpilih dalam program tersebut mesti menyediakan ruang konseling yang dinamai Pojok Kependudukan yang dihadirkan sebagai pusat informasi siswa dan media konsultasi isu-isu kependudukan.

"Terakhir kegiatan kesiswaan soal kependudukan. Kalau dimungkinkan semua bisa dimasukan unsur mau di OSIS, rohani keagamaan, PMR, Paskibra bisa dimasukan isu kependudukan. Jadi tidak hanya di kelas, tapi di luar kelas juga masuk dalam isu kependudukan," imbuhnya.