Gandeng TNI-AD, BKKBN Siap Percepat Turunkan Stunting sesuai Target Nasional 2024

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) berkomitmen penuh memperkuat program penurunan stunting yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Perkuatan tersebut dilakukan dalam rangka mengejar target nasional stunting di angka 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Menanggapi kabar tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyambut baik niat perkuatan yang direncanakan TNI-AD. Dia memaparkan bahwa pihaknya akan memberikan data lengkap keluarga yang memiliki potensi stunting pada Babinsa untuk mempermudah proses kerja lapangan.

Baca Juga: Kawal Bonus Demografi Indonesia, BKKBN Gelar Kurikulum Kependudukan

"Data keluarga berisiko stunting dengan ciri tidak ada jamban, air bersih nggak ada, rumah kumuh dan mereka itu pasangan usia subur. Kami by name by addrees ada datanya," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Warta Ekonomi, Jumat (29/7/2022).

Hasto memaparkan, kerja sama dengan TNI sebelumnya sudah berlangsung di Kalimantan Tengah pada saat dirinya dihubungi untuk melakukan percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut. "Jadi waktu itu saya arahkan untuk menghubungi kantor perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah. Setelah itu, mereka berdiskusi terkait kegiatan Bapak Asuh Anak Stunting di wilayahnya tersebut," ungkap.

Lebih lanjut, Hasto berharap pihak kementerian/lembaga juga melakukan langkah yang sama seperti TNI-AD dalam mendukung penurunan angka stunting nasional. Sebelumnya, BKKBN telah melakukan penetapan Duta Bapak Asuh Anak Stunting Nasional yang berasal dari keluarga TNI-AD, yakni KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrachman.

Kepala Pusat Kesehatan TNI-AD Mayor Jenderal TNI Purwa Setyanto memaparkan, sebagai tindak lanjut dari ditunjuknya Dudung Abdurrachman sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting, pihaknya berkomitmen untuk memfasilitasi dan berkontribusi terhadap program penurunan stunting.

"Seluruh fasilitas kesehatan di TNI Angkatan Darat akan digunakan untuk penanganan stunting dan gizi buruk. Selain itu, kami juga perlu membicarakan langkah-langkah konkret yang akan kita lakukan," kata Purwo.

Baca Juga: Atasi Permasalahan Stunting di Indonesia, Pemerintah: Uangnya Tolong Jangan Dibelikan Rokok!

Purwo memaparkan, penurunan stunting nantinya akan melibatkan Babinsa sesuai dengan arahan dari pihak BKKBN tentang stunting yang sama sekali berbeda dengan penyakit lainnya. Dia memaparkan, fasilitas kesehatan pihaknya mampu menunjang kinerja BKKBN dalam penurunan stunting.

Purwo juga memaparkan bahwa saat ini pihaknya memiliki 48 rumah sakit, 468 klinik dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta 583 posyandu yang bisa digunakan untuk percepatan penurunan stunting dan pencegahannya. Ada sekitar 80 ribu, kata Purwo, Babinsa yang akan terlibat dalam pendataan anak-anak stunting.

"Pangdam, Danrem, Dandim, nanti kumpul semua mendapat komando dari Bapak Kasad terkait anak stunting dan gerakan Bapak Asuh Anak Stunting," katanya.