Celios: Indonesia Harus Rumuskan Energi Bersih dari Bawah

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Daffa Batubara mengatakan bahwa Indonesia harus merumuskan energi bersih dengan posisi rakyat sebagai penguasanya. Masyarakat harus cepat dibebaskan dari kungkungan oligarki.

Menurutnya, di tengah banyaknya potensi energi bersih di desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) merupakan pilihan alat yang bisa digunakan untuk mengusir oligarki dari singgasananya.

"Sebab masyarakat mempunyai kedualatan penuh pada alat tersebut. Berdiri atau tidaknya BUMDes tidak hanya ditentukan oleh kepala dan perangkat desa, melainkan lewat musyawarah desa atau musyawarah bersama desa-desa. Melalui itu kepentingan masyarakat kemungkinan besar akan terakomodasi, asalkan memakai cara-cara demokratis," ujar Daffa saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Senin (15/5/2023).

Baca Juga: Demi Bantu Pemerintah Capai NZE, Adaro Energy Perlu Alihkan Fokus Usaha

Meski begitu, mendirikan BUMDes/BUMDesma apalagi di sektor energi bersih tidak semudah membalik telapak tangan. Minat dan keahlian berwirausaha masyarakat desa patut menjadi perhatian. Kemudian, keterampilan menciptakan energi dari sumber yang ada pun demikian. Masyarakat desa calon pengurus badan usaha baiknya menguasai keduanya.

Karena itu, pendidikan kedua keterampilan atau keahlian tersebut harus berjalan seimbang kepada masyarakat desa. Agar hadirnya badan usaha dapat meminimalisasi atau bahkan menghilangkan pengangguran.

Rencana bisnis BUMDes/BUMDesma wajib disusun dengan matang. Analisis kondisi eksternal dan internal perlu dilakukan. Kerangka Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal (PESTEL) yang memperhatikan politik, ekonomi, sosiokultural atau budaya, teknologi, ekologi, dan hukum dapat digunakan untuk menganalisis eksternal. Lalu untuk internal bisa menggunakan kerangka Value, Rare, Inimitable, dan Organized (VRIO) yang memperhatikan sumber daya milik badan usaha tersebut.

Adapun pendekatan yang dapat digunakan bukan hanya dua itu saja, tetapi masih ada beberapa lagi. Namun, jauh sebelum rencana bisnis dibuat, sudah selayaknya pemerintah membuat peta potensi energi bersih. 

"Supaya memudahkan desa atau gabungan desa merancang dan mendirikan badan usaha," ujarnya. 

Lanjutnya, demokratisasi energi bukan sekadar seluruh masyarakat Indonesia merasakan listrik. Masyarakat Indonesia juga berhak merasakan manfaat keekonomiannya. 

Menurutnya, sudah terlalu lama dunia energi dikuasai oleh segelintir orang tamak yang menjadikan kemiskinan semakin panjang umurnya. Ia menilai negara tidak boleh memaksa orang untuk hormat kepada bendera sambil menyanyikan lagu kebangsaan dengan kondisi yang lapar. 

"Smentara itu gerombolan manusia rakus sibuk mencuri hak-haknya yang seharusnya dipenuhi negara. Kesejahteraan itu hendaklah didistribusikan. Urgensi pembahasan demokratisasi rasanya semakin meningkat. Besar harapan hal tersebut cepat digulirkan dengan luas, seperti bahasan polisi tembak polisi," ungkapnya.