Meski Fiskal Turun Rp2,5 Triliun, Pemprov Jabar Justru Hadirkan Asuransi untuk 1 Juta Pekerja Informal

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mencuri perhatian publik lewat serangkaian kebijakan progresif yang menekankan efisiensi, keberpihakan pada rakyat kecil, dan pelestarian budaya lokal.

Di tengah penurunan daya dukung fiskal daerah hingga Rp2,5 triliun, Dedi justru menghadirkan program asuransi ketenagakerjaan bagi 1 juta tenaga kerja informal meliputi sopir, tukang kebersihan, nelayan, tukang macul, asisten rumah tangga, dan seniman.

“Ini bentuk keberpihakan kami. Mereka yang bekerja di sektor informal pun harus punya perlindungan yang layak,” ujar Dedi pada Kegiatan Bakti Negeri Pelaku Seni dan Budaya di Bandung, Jumat (7/11/2025).

Dedi menegaskan bahwa arah pembangunan Jawa Barat kini difokuskan pada kesejahteraan rakyat melalui tata kelola keuangan yang efisien, layanan publik digital, dan percepatan infrastruktur dasar.

“Kalau membangun dengan banyak uang itu biasa. Tapi kalau kita bisa membangun dengan sedikit uang, itu baru luar biasa,” katanya.

Baca Juga: Kejagung, Pemprov Jabar dan Jamkrindo Berkolaborasi Beri Dukungan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Sebagai bagian dari reformasi keuangan daerah, Dedi menerapkan sistem work from home (WFH) bagi pegawai yang tidak berinteraksi langsung dengan publik, dan meningkatkan tunjangan lapangan bagi mereka yang bekerja di lapangan.

“Kami memangkas hampir 75 persen dana rutin dan mengalihkannya ke sektor pembangunan,” ungkapnya.

Langkah berani itu menghasilkan lonjakan signifikan, di antaranya pembangunan jalan naik dari Rp400 miliar menjadi Rp4 triliun, irigasi melonjak ke Rp500 miliar, jaringan listrik pedesaan meningkat ke Rp500 miliar, dan rehabilitasi sekolah mencapai Rp1 triliun.

“Target kami, tahun 2027 seluruh infrastruktur dasar di Jawa Barat sudah tuntas,” ujarnya.

Dalam sektor transportasi, Pemprov Jabar kini menyiapkan proyek ambisius bersama PPKI untuk membangun konektivitas kereta api Jakarta–Bandung–Banjar–Pangandaran.

Ada tiga jenis layanan yang akan segera beroperasi, di antaranya Kilat Pajajaran – kereta cepat penghubung Jakarta–Banjar, Kreta Hasil Pertanian – pengangkut produk petani, serta Jakalalana – kereta wisata Jakarta–Cianjur yang dijadwalkan meluncur Desember 2025.

Tidak hanya membangun jalan, Dedi juga membangun peradaban. Melalui Pagelaran Seni keliling Jabar dua kali seminggu yang dihadiri rata-rata 30.000 penonton, ekonomi rakyat berputar cepat.

“Dari acara itu, perputaran uang bisa mencapai Rp100 juta per kegiatan. Saya sudah minta tiap kepala daerah membangun minimal satu desa ekonomi berbasis budaya,” tegasnya.

Ia ingin pariwisata Jabar dikembangkan melalui kuliner khas dan kenyamanan wisatawan.

Dedi menegaskan, Jawa Barat harus belajar dari Bali yang mampu mempertahankan jati diri budaya di tengah modernitas.

“Kenapa orang ingat Bali? Karena ada tiga hal: gamelan yang tak pernah berhenti, arsitektur khas, dan aroma dupa. Jabar juga harus punya jati diri,” ujarnya.

Karena itu, seluruh gedung pemerintahan Jabar akan menerapkan arsitektur Sunda dan busana pegawai disesuaikan dengan nuansa budaya lokal.

“Kalau hanya pakai baju kantor biasa, itu tidak menarik. Tapi kalau pakai kebaya atau pakaian khas daerah, wisatawan pasti penasaran,” jelasnya.

Baca Juga: Berbeda dengan Kesepakatan DPR, Aptrindo Sayangkan Rencana Kebijakan Larangan Truk ODOL di Jabar

Dedi menambahkan pentingnya menjaga keunikan budaya Sunda agar tidak hilang oleh arus globalisasi. “Beda antara baju Cina, Betawi, dan Sunda. Orang Sunda harus punya kekhasan sendiri agar budaya kita tetap hidup dan membangun karakter daerah,” pungkasnya.