Putus Rantai Tengkulak di Desa, Koperasi Merah Putih Hadir Jadi Pusat Layanan Terpadu
Kredit Foto: WE
Menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasanmengungkapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus menjadi pusat layanan terpadu. Menurut Zulhas, langkah tersebut sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui pembangunan KDKMP.
Zulhas menjelaskan arahan Presiden Prabowo sudah jelas, yakni menjadikan koperasi sebagai alat untuk mengembalikan ekonomi kepada masyarakat desa.
“KDKMP disiapkan sebagai pusat layanan ekonomi terpadu, mulai dari penyaluran pupuk subsidi, LPG, sembako murah, kredit murah, layanan logistik bersama Pos Indonesia, penyerapan gabah petani, penyaluran bantuan pemerintah, hingga layanan apotek dan kebutuhan dasar masyarakat desa,” ujar Zulhas dalam keterangan resminya, Senin (18/5/2026).
Menko Pangan yang turut mendampingi Presiden saat meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP secara serentak dari KDKMP Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), mengatakan KDKMP bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan upaya membangun sistem ekonomi rakyat yang disusun atas usaha bersama.
“Melalui koperasi, desa diberi kekuatan ekonomi sendiri agar petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil tidak terus bergantung pada tengkulak, rentenir, rantai distribusi panjang, maupun akses pasar yang tidak adil,” jelas Zulhas.
Baca Juga: Purbaya Pasang Badan, Kritik MBG dan Kopdes Dibalas Menohok
Baca Juga: Purbaya Balas Kritik The Economist soal MBG dan Kopdes: Harusnya Indonesia Dipuji
Karena itu, Zulhas menyebut saat ini sebanyak 9.294 KDKMP telah rampung secara fisik dan jumlahnya terus bertambah. Dari total tersebut, sebanyak 1.061 koperasi telah siap beroperasi penuh dan diresmikan secara serentak.
“Pemerintah menargetkan lebih dari 30.000 KDKMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus 2026, dengan dukungan rekrutmen 30.000 manajer koperasi sebagai motor penggerak di lapangan,” ungkap Zulhas.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait kritik sejumlah ekonom terhadap program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut berpotensi membebani fiskal negara.
Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih dalam batas aman. Ia menyebut defisit anggaran Indonesia lebih rendah dibandingkan sejumlah negara Eropa yang memiliki rasio utang tinggi.
Baca Juga: Prabowo Resmikan 1.061 Kopdes Merah Putih, Siapkan Kredit Murah untuk Rakyat
Baca Juga: Wamenkop Pastikan Tidak Ada Jalur Orang Dalam pada Seleksi Manajer Kopdes Merah Putih
“Kan fiskal kita masih bisa dikendalikan di bawah 3% PDB. Tahun lalu bukan 2,9 lho, 2,8% dari PDB defisitnya. Jadi enggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa,” kata Purbaya kepada wartawan, Senin (18/5/2026).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Muhammad Farhan Shatry
Editor: Annisa Nurfitri