Gerindra: Survei Ungkap 64,8% Masyarakat Puas terhadap Kinerja Prabowo

Di tengah tekanan ekonomi global yang masih membayangi Indonesia, Partai Gerindra mengklaim tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap tinggi. Hal itu merujuk pada hasil survei nasional yang menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah.

Juru Bicara Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyebut hasil survei tersebut menjadi sinyal bahwa langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo masih mendapat dukungan luas dari masyarakat.

“Kalau kita lihat bahwa mayoritas masyarakat masih puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Kalau kita gabungkan yang cukup puas dan yang puasnya, kira-kira di angka 64,8 persen,” katanya, dikutip dari Antara.

Bahtra merujuk pada hasil survei nasional Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) yang dilakukan pada 18-26 Mei 2026. Dalam survei tersebut, sebanyak 64,8 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, sedangkan 28,9 persen mengaku kurang puas.

Baca Juga: Sindir Anies Baswedan? Prabowo: Saya 4 Kali Kalah, tapi Tak Pernah Ganggu Pemimpin

Menurut Bahtra, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh tantangan. Ia menilai Prabowo berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Ia mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan dan pertambangan yang selama ini dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi negara.

“Kita tahu Pak Prabowo sangat concern dengan pengusaha-pengusaha sawit, pengusaha-pengusaha tambang yang selama ini memberikan sumbangsih terhadap negara sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena mereka berbagai macam cara dilakukan agar misalnya mengakali pajaknya supaya rendah,” ujarnya.

Bahtra juga menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan negara, termasuk dugaan under invoicing dalam ekspor komoditas strategis seperti nikel dan crude palm oil (CPO).

Menurutnya, pembenahan tata kelola sumber daya alam memang bukan pekerjaan mudah, apalagi dilakukan di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika domestik yang cukup berat.

Baca Juga: Siap Saingi PDIP? Jokowi: Kita Lihat di 2029, PSI akan Jadi Partai Besar

“Kita sangat bersyukur walaupun dinamikanya, baik itu tekanan global yang begitu kuat, begitupun tekanan domestik, tentu yang tidak mudah, karena Pak Prabowo ingin betul-betul membereskan bagaimana soal hilirisasi sumber daya alam ini dan kita tahu sendiri bahwa inilah yang selama ini yang tidak bisa dibereskan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dan memang sangat sulit,” jelasnya.

Survei Puspoll Indonesia sendiri melibatkan 2.400 responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2 persen.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode probability sampling melalui multistage random sampling dengan mempertimbangkan wilayah urban dan rural serta proporsi jumlah pemilih di setiap provinsi.