Daya Beli Tergerus, Kemenperin Singgung Dampak Kenaikan BBM Non-Subsidi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai memberi tekanan terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada menurunnya ruang belanja konsumen untuk membeli produk-produk manufaktur.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan tantangan yang dihadapi sektor industri pada Juni 2026 tidak lagi hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga mulai muncul dari sisi permintaan. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya pengeluaran masyarakat akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan, termasuk BBM non-subsidi.

"Pada bulan Juni ini kami mencermati ada kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi rumah tangga. Kemudian kami juga mencatat bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi juga ikut menggerus daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang mengonsumsi BBM non-subsidi," ujar Febri dalam konferensi pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI), Selasa (30/6)/2026.

Menurut dia, kenaikan biaya transportasi membuat alokasi pengeluaran masyarakat semakin terbatas. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk membeli produk-produk manufaktur ikut berkurang.

"Kami melihat bahwa masyarakat pengguna BBM non-subsidi semakin berkurang ruang pengeluarannya, terutama ruang pengeluaran untuk membeli produk-produk manufaktur," katanya.

Baca Juga: Isu PHK Massal 2.500 Karyawan PT Pakerin Mojokerto Mencuat, Kemenperin Sebut Hanya Masalah Internal

Baca Juga: Tak Ingin Konsumen Gelisah, Kemenperin Desak Kepastian Insentif Otomotif

Meski demikian, Kemenperin menilai tekanan terhadap konsumsi belum terlalu dalam. Pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi sehingga inflasi dinilai tetap berada dalam rentang yang terkendali dan daya beli masyarakat secara umum masih dapat dijaga.

"Kami mengapresiasi Presiden Prabowo yang sampai saat ini masih mempertahankan harga BBM subsidi guna menjaga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat masih tetap terjaga," ucap Febri.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Kemenperin mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Juni 2026 berada di level 52,90. Angka tersebut memang turun 0,66 poin dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 53,56, namun masih berada di atas level 50 yang menandakan aktivitas industri manufaktur nasional masih berada dalam fase ekspansi.