Reaksi Purbaya Anaknya Masuk Desil 7, Tukang Becak Desil 10: Kita Gak akan...

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terus jadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan soal penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kali ini, persoalannya bahkan ikut menyinggung keluarga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengungkapkan anaknya, Yudo Achilles Sadewa, tercatat masuk desil 7. Di sisi lain, muncul informasi seorang tukang becak justru berada di desil 10, yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. 

“Kita nggak akan tutup mata terhadap komplain dari masyarakat apalagi katanya anak saya desil 7, yang tukang becak ada desil 10. Kan nggak bener itu. Nanti saya cek lagi,” ujar Purbaya kepada wartawan, Selasa (8/9/2026). 

Baca Juga: Desil Semrawut, Purbaya Heran BPS Minta Duit Lagi: Dulu Janjinya...

Menurut Purbaya, munculnya informasi tersebut menjadi alasan data DTSEN perlu diuji kembali sebelum dijadikan dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah. Ia mengaku belum mengetahui penyebab ketidaksesuaian tersebut lantaran belum memeriksa metode yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kenapa datanya salah? Saya nggak tahu. Saya belum pernah cek dengan BPS gimana metodologinya, itu urusan mereka, mereka lebih ahli harusnya kan,” kata Purbaya. 

Purbaya juga menyoroti data desil yang sudah diunggah, padahal menurutnya proses survei dan pemutakhiran DTSEN 2026 belum selesai. Ia menilai data tersebut semestinya tidak langsung dianggap final sebelum melalui proses pengujian.

"Ini kan belum final. Setelah final baru kita tes nanti. Saya akan tes sampel-sampel saja berapa ratus, pas apa tidak," ucapnya.

Baca Juga: Sampai Dibilang Sombong, Purbaya Ternyata Sengaja Lakukan Ini Demi Jaga Ekonomi

Purbaya berencana melakukan pengujian terhadap beberapa ratus sampel DTSEN setelah proses pemutakhiran selesai. Data tersebut nantinya akan dicocokkan dengan kondisi masyarakat di lapangan untuk melihat apakah penetapan kelompok kesejahteraan sudah sesuai.

Langkah tersebut dinilai penting karena status desil menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan penerima sejumlah program. Jika terdapat kesalahan dalam pemetaan kesejahteraan, penyaluran program berpotensi tidak tepat sasaran.

Jika hasil pengujian nantinya menunjukkan banyak data yang meleset dari kondisi sebenarnya, Purbaya mengatakan BPS perlu melakukan perbaikan terhadap data maupun metode yang digunakan. Pemerintah juga siap mengalokasikan anggaran apabila memang dibutuhkan untuk proses pembenahan tersebut.

"Kalau memang belum rapi, kita pakai data yang lama. Terus kita rapikan lagi. Kalau memang perlu anggaran, kita keluarkan anggaran," katanya.