Desil Masih Semrawut, Purbaya Heran BPS Minta Duit Lagi: Dulu Janjinya...

Data desil yang seharusnya menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan masih menjadi sorotan. Di tengah keluhan mengenai ketidaksesuaian data di lapangan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran jika Badan Pusat Statistik (BPS) kembali membutuhkan anggaran untuk memperbaikinya.

Purbaya mengatakan hingga kini BPS memang belum mengajukan tambahan anggaran secara resmi kepadanya. Ia bahkan mengingatkan bahwa sebelumnya BPS sudah meminta tambahan dana dengan janji pelaksanaan sensus sekaligus pemutakhiran data sehingga anggaran yang telah diberikan pemerintah semestinya cukup.

"Dulu minta sama saya, janjinya begini, minta tambahan uang sekian triliun, Rp3 triliun lebih kalau tidak salah. Itu supaya sensus dijalankan bersama dengan perbaikan data sensus. Jadi harusnya cukup,” kata Purbaya kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga: Sampai Dibilang Sombong, Purbaya Ternyata Sengaja Lakukan Ini Demi Jaga Ekonomi

Menurut Purbaya, pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran lebih dari Rp7 triliun untuk kegiatan tersebut. Jika dihitung secara keseluruhan, anggaran BPS bahkan mencapai lebih dari Rp9 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun dialokasikan untuk aktivitas sensus dan pemutakhiran data. Karena itu, Purbaya mempertanyakan alasan kebutuhan anggaran tambahan kembali muncul sebelum dirinya menerima laporan resmi dari BPS.

Ia mengatakan belum menerima pengajuan tambahan anggaran sekitar Rp1,4 triliun untuk pemutakhiran data desil. Purbaya juga belum mengetahui alasan BPS kembali membutuhkan dana karena belum ada pengajuan resmi yang diterimanya.

“Untuk anggaran, dia belum minta ke saya. Kalau dia minta lagi, saya belum tahu,” ujar Purbaya.

Baca Juga: Rocky Gerung ke Menteri Prabowo: Di Sini Saya yang Kuasa

Meski demikian, pemerintah tidak serta-merta akan menerima data BPS begitu saja. Purbaya mengatakan keakuratan data tersebut akan diuji terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan.

Ia berencana mengambil sampel hingga ratusan data untuk kemudian dicocokkan dengan kondisi masyarakat sebenarnya. Jika ditemukan banyak data yang tidak sesuai, pemerintah akan kembali berdiskusi dengan BPS untuk mencari cara memperbaikinya.

“Kalau sudah final, saya akan tes sampel-sampel, berapa ratus, apakah cocok atau tidak. Kalau banyak yang meleset, saya akan diskusi lagi dengan BPS bagaimana cara memperbaikinya,” terang Purbaya.

Bagi pemerintah, persoalan data desil tidak bisa dianggap sepele. Data tersebut berkaitan dengan penentuan sasaran berbagai kebijakan, sehingga kesalahan dalam pendataan berpotensi membuat bantuan maupun program pemerintah tidak tepat sasaran.

“Kalau memang belum rapi, kita pakai data yang lama, lalu kita rapikan lagi. Kalau memang perlu anggaran, kita keluarkan anggaran,” imbuh Purbaya.