Pasti Ada Dalangnya, Tidak Mungkin Terjadi Spontan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung pemerintah dan seluruh jajarannya mengungkap dalang kerusuhan aksi 21-22 Mei 2019. Menurutnya, aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut tidak mungkin terjadi secara spontan melainkan memang sudah terencana.

"Pasti ada dalangnya, tidak mungkin itu terjadi secara spontan, gerakannya terlihat sekali sangat terencana dengan sebagai peralatan sistem komandonya," kata Mahfud di Jakarta, Selasa 28 Mei 2019.

Pengungkapan tersebut, kata Mahfud, sangat penting. Bahkan menurut dia, jika perlu TNI-Polri menangkap pembawa atau penyuplai senjata api ilegal. Hal tersebut sangat penting agar masyarakat tahu siapa pelaku kerusuhan.

"Kalau perlu segera ditangkap pembawa atau penyuplai senjata-senjata ilegal, senjata-senjata tajam, senjata api yang tajam, peluru tajam yang sudah juga ditengarai memakan korban selama terjadinya kerusuhan kemarin," ujar mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu.

Lebih lanjut, Mahfud meminta semua pengguna sosial media menahan diri dan mengendalikan diri serta tidak sembarang menyebar hoaks, bahkan mendukung juga tindakan-tindakan pembatasan pemerintah jika itu diperlukan dalam rangka menghindari menolak kerusakan itu.

"Seluruh masyarakat untuk menahan diri jangan terprovokasi karena mungkin saja masih akan terjadi hal-hal yang apa namanya, betapapun kecilnya akan terjadi hal-hal yang sifatnya membahayakan memlalui provokasi-provokasi yang mungkin kalau kita tidak betul-betul sadar itu akan membahayakan kita," katanya.

Mahfud juga mendorong adanya rekonsiliasi politik karena politik itu tidak bisa zero sum game yang menang mengambil semuanya dan yang kalah dihabisi seluruhnya.

"Saya kira untuk alam Indonesia dan budaya Indonesia rekonsiliasi politik itu menjadi penting untuk terus didorong yang sekarang mulai dilakukan dan mulai tampak perkembangan yang positif," ujar Mahfud yang juga menjadi anggota Suluh Kebangsaan itu.

Terakhir, lanjut Mahfud, ia mengapresiasi langkah Prabowo-Sandiaga yang melakukan penyelesaian sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

"Kita apresiasi dan peluang untuk menang atau kalah tetap ada di MK. Oleh sebab itu mari kita dorong MK untuk melakukan tugasnya secara profesional tidak boleh diintervensi oleh siapa pun dan tidak boleh diteror oleh siapa pun," katanya. (ren)