Ikatan Penerbang Curug 53 Dorong Pemerintah Kelola Ruang Udara di Atas Natuna

“Langkah diplomasi yang dilakukan Kemenlu antara lain melakukan tinjauan hukum nasional dan internasional, pendekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang Dilakukan sesuai dengan prosedur dalam Doc. 9673,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Navigasi Departemen Perhubungan, Indra Gunawan mengatakan Direktorat Perhubungan Udara mengusulkan strategi pemberian pelayanan ATC di Natuna, Tarenpa, dan Kepulauan Riau berbasis pada perjanjian tahun 1955.

Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian tersebut antara lain, revisi gambar FIR, perubahan ruang udara Tanjungpinang, revisi koordinat SINJON di AIP Indonesia untuk mengikuti Singapura, jenis pelayanan navigasi penerbagngan, penambahan detail jenis layanan navigasi, serta penambahan prosedur koordinasi AIS.

“Pengelolaan lapis bawah atau lower level di bawah 20.000 kaki telah tersertifikasi dan siap memberikan pelayanan dan sudah dilaksanakan uji coba oleh TNI AU dan penerbangan lainnya dengan hasil memuaskan,” ujarnya.

Sementara untuk upper level pun menurut Indra sejak Juli 2019 sudah terinstalasi dengan lengkap baik untuk SDM yang memiliki kualifikasi maupun fasilitas CNSA.

Sejalan dengan Indra, Direktur Safety AIRNAV, Yurlis Hasibuan menyatakan bahwa Indonesia sudah siap secara teknis untuk melakukan kontrol FIR. Sehingga masalah SDM ataupun infrakstruktur tidak menjadi kendala lagi.

Sementara itu, menurut Pilot Indonesia, Kolonel Dr. Supri Abu untuk menghadapi kecenderungan liberalisasi penerbangan dunia, Indonesia harus mempunyai kebijakan baik dalam maupun luar negeri. Kebijakan luar negeri bertujuan agar Indonesia mampu merebut pasar ASEAN dengan jalan perbaikan pelayanan penerbangan, kerjasama antar operator penerbangan nasional, dan merebut rute-rute penerbangan internasional.