Mengelola Sumber Daya Laut: Antara Potensi Ekonomi dan Konflik Kepentingan

Permasalahan yang Dihadapi

Dalam roadmap pembangunan kelautan dan perikanan 2015-2019, KKP telah membuat peta permasalahan dalam bidang kelautan dan perikanan, antara lain

(1). Belum optimalnya produksi perikanan budi daya nasional (ikan dan rumput laut) dan produksi perikanan tangkap di ZEEI serta laut lepas sebagai sumber pangan perikanan;

(2). Belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan;

(3). Belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonom;

(4). Belum optimalnya industri pengolahan perikanan, khususnya di kawasan Indonesia Bagian Timur;

(5). Ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan;

(6). Belum optimalnya pengawasan UU fishing;

(7). Peningkatan kawasan konversi laut nasional;

(8). Peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan;

(9). Peningkatan iptek kelautan dan perikanan;

(10) Diseminasi teknologi;

(11). Peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Baca Juga: Menteri KKP Pengganti Susi: Penenggelaman Kapal Gak Ada Guna

Memang harus disadari jika pemanfaatan sumberdaya kelautan sekarang ini lebih banyak terkonsentrasi di wilayah pesisir dan perairan laut dangkal, maka pengembangan Iptek dalam rangka pengembangan laut dalam seperti di Natuna sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah pemanfaatan berbagai sumberdaya kelautan di perairan laut dalam itu dapat optimal dan berkesinambungan.

Namun demikian, pengelolaan laut dalam bukanlah tanpa masalah. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan perikanan laut dalam antara lain

1. Ikan-ikan yang tertangkap belum tentu ikan yang diharapkan di pasaran sehingga masyarakat mungkin tidak menyukainya;

2. Pemanfaatan sumberdaya laut membutuhkan investasi yang tinggi sehingga harus berhitung secara ekonomi, berapa profit yang akan dihasilkan, seberapa besar kapal yang akan dipergunakan untuk melaut dan sejauh mana dapat diketahui komposisi kandungan gizi ikan yang akan dikonsumsi untuk kebutuhan masyarakat lokal maupun pasar ekspor;

3. Taraf hidup rata-rata nelayan yang masih rendah sehingga sulit untuk memanfaatkan hasil laut yang berbiaya besar dan membutuhkan teknologi informasi yang akurat;

4. Kurangnya informasi dan data mengenai daerah penangkapan ikan (DPI) yang didasarkan pada studi dan kajian mendalam. Hal ini akan berakibat penangkapan ikan yang tidak sesuai dapat menyebabkan biaya tinggi serta masalah kelestarian ikan;

5. Masalah sumberdaya manusia, yaitu belum memadainya kualitas sumber daya manusia pelaku kegiatan usaha dan masih terbatasnya infrastruktur yang tersedia. Nelayan masih sedikit memanfaatkan peran IPTEK dalam pengelolaan dan pemantauan sumber daya laut;

6. Teknologi pengolahan hasil tangkapan yang masih rendah;

7. Penghargaan dan penegakan hukum yang masih belum sesuai yang diharapkan sehingga menyebabkan pencurian ikan dan poyensi terjadinya konflik kepentingan.