Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Save Our Sea: Membangun Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat

Oleh: Dwi Mukti Wibowo, Pemerhati masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan

Save Our Sea: Membangun Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat Kredit Foto: Antara/Indrayadi TH

Butuh Pengelolaan Secara Terpadu

Pembangunan ekowisata bahari di wilayah pesisir dan laut menghendaki kerja sama stakeholders pembangunan di kawasan pesisir dan laut, yaitu pemerintah pusat dan daerah, masyarakat pesisir, pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Para pihak tersebut harus menyusun perencanaan pengelolaan terpadu yang dapat mengakomodir segenap kepentingan mereka.

Beberapa hal yang mendasari pentingnya pengelolaan secara terpadu yaitu: pertama, secara empiris terdapat keterkaitan ekologis antara ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan peisisir dengan lahan atas dan laut lepas. Perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir (hutan mangrove), cepat atau lambat akan mempengaruhi ekosistem lainnya.

Kedua, dalam satu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari satu jenis sumberdaya alamiah, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan.

Ketiga, dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari suatu kelompok masyarakat yang memiliki kepeterampilan atau keahlian dan kesenangan bekerja yang berbeda seperti petani sawah, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga, dan sebagainya.

Keempat, baik secara ekologis maupun secara ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur atau single use sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha.

Kelima, kawasan pesisir merupakan sumber daya milik bersama yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan berprinsip memaksimalkan keuntungan. Hal ini menyebabkan kawasan pesisir rawan terkena masalah pencemaran, over-eksploitasi sumberdaya alam, dan konflik pemanfaatan ruang. (Ambo Tuwo, 2011)

Butuh Sarana Penunjang

Adanya kegiatan pariwisata di suatu tempat, termasuk ekowisata bahari, berimplikasi pada kebutuhan sarana dan prasarana penunjang yang bervariasi, baik jenis maupun bentuk dan konstruksi fisiknya, tergantung pada sumber daya jenis kegiatan wisata yang dikembangkan.

Sarana dan prasarana penunjang diadakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama mereka tinggal den berwisata di suatu daerah tujuan wisata tertentu, termasuk kebutuhan makan-minum, tidur, dan hal-hal mendasar lainnya. Fasititas yang disediakan, mencakup akomodasi, rumah makan, transportasi, dan beberapa fasilitas umum pertokoan lainnya yang terkait langsung dengan wisatawan.

Baca Juga: 30 Desa Wisata Baru Bakal Hadir di Jabar

Berdasarkan sumber daya dan kegiatan wisata yang dikembangkan, terdapat fasilitas khusus yang sangat spesifik dan hanya diperlukan untuk kegiatan yang satu, tetapi tidak atau kurang dibutuhkan untuk kegiatan lainnya. Kegiatan wisata bahari selam misalnya, membutuhkan sarana penunjang untuk mendukung para penyelam, seperti kapal, dermaga, tabung oksigen, kompresor, dan lain-lain.

Bentuk dan konstruksi sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan juga sangat beragam. Penyediaan dermaga bagi kapal bisa bervariasi dari yang sederhana untuk kapal-kapal kecil sampai dermaga besar berkelas untuk pelabuhan kapal penyeberangan. Penyediaan fasilitas akomodasi pun menjadi sangat beragam, mulai dari hotel bintang lima bertingkat banyak hingga losmen atau home stay sederhana atau bahkan bangunan semi-permanen.

Keuntungan Pengembangan Ekowisata Bahari

Pengembangan ekowisata bahari dapat menjamin keutuhan dan kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Beberapa prinsip pengembangan ekowisata bahari: pertama, mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap bentang alam dan budaya masyarakat lokal. Hal ini harus dapat disesuaikan dengan sifat dan karakter bentang alam dan budaya masyarakat lokal.

Kedua, mendidik atau menyadarkan wisatawan dan masyarakat lokal akan pentingnya konservasi. Ketiga, mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata bahari dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan pajak konservasi dapat digunakan secara langsung untuk membina, melestarikan, dan meningkatan kualitas kawasan pelestarian.

Keempat, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengembangan ekowisata. Kelima, keuntungan ekonomi yang diperoleh secara nyata harus dapat mendorong masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kawasan pesisir dan laut.

Keenam, semua upaya pengembangan, termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Ketujuh, pembatasan pemenuhan permintaan, karena umumnya daya dukung ekosistem secara alamiah lebih rendah daripada daya dukung ekosistem buatan.

Kedelapan, apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata maka devisa dan belanja wisatawan dialokasikan secara proporsional dan adil untuk pemerintah pusat dan daerah, (Ambo Tuwo, 2011).

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: