Save Our Sea: Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Kelautan ke Ekonomi Nasional

Warta Ekonomi, Jakarta -

Istilah ekonomi kelautan dan ekonomi maritim sekilas hampir sama, tapi sebenarnya keduanya berbeda. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan lautan serta di darat. Ekonomi kelautan menggunakan sumber daya alam (SDA) dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatan pembangunan serta pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.

Baca Juga: Save Our Sea: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lewat Tol Laut

Dilihat dari tujuannya, ekonomi kelautan bertujuan untuk membangun wilayah atau daerah di sekitar kelautan agar lebih maju dan menjadi daya tarik bagi negara itu sendiri. Sementara tujuan ekonomi maritim terkait dengan peningkatan daya saing, pangsa muatan armada kapal, dan pengembangan industri galangan kapal yang strategis serta memiliki rantai hulu-hilir yang panjang.

Apa yang dimaksud dengan pesisir? Ada beberapa definisi mengenai wilayah pesisir. Menurut Dahuri (2001), sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, sesuai kesepakatan umum, wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Ditinjau dari garis pantai (coastal) maka wilayah pesisir memiliki dua macam batas (boundaries), yaitu batas yang sejajar garis pantai (longshore) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (cross-shore).

Sedangkan menurut Poernomosidhi (2007): wilayah pesisir merupakan interface antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi. Wilayah pesisir memiliki karakteristik khusus akibat interaksi antara proses yang terjadi di darat dan di laut.

Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, kering, maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat berupa penggundulan hutan dan pencemaran.

Selanjutnya, menurut Dietriech G Begen (Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan kelautan Institute Pertanian Bogor 2002): wilayah pesisir didefinisikan sebagai bagian wilayah di mana daratan berbatasan langsung dengan laut meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, intruisi garam. Sedangkan batas di laut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan.

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan kelautan? Laut dibagi dalam zona wilayah kelautan menjadi dua bagian utama, yaitu bagian air yang dikenal sebagai pelagik (pelagic) dan bagian dasar laut yang dikenal sebagai bentik (benthic). Bagian pelagik dibagi secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, pelagik dapat dibagi lagi menjadi bagian neritik (perairan pantai) dan bagian oseanik (perairan laut terbuka). Batas antara kedua bagian tersebut di laut tidak begitu jelas, tetapi biasanya ditentukan batas neritik hanya sampai pada kedalaman± 200 meter, meskipun ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan, misalnya faktor salinitas, kandungan lumpur, dan lain-lain.

Secara vertikal bagian pelagik dapat dibagi menjadi beberapa zona sebagai berikut: zona epipelagik (0-200 meter); zona mesopelagik (200-1.000 meter); zona bathipelagik (1.000-2.000 meter); zona abisopelagik (lebih 2.000 meter).

Secara umum, zonasi bentik meliputi (1) Supra Lithoral, merupakan dasar perairan yang selalu dalam keadaan basah karena adanya hempasan ombak yang datang/pergi; (2) Sub Lithoral, merupakan daerah pasang surut sampai kedalaman ±20 meter; (3) Eu-Lithoral, bagian dasar perairan yang dihitung mulai dari garis surut sampai kedalaman ±200 meter; (4) Archibenthal, daerah lanjutan lithoral yang melengkung ke bawah sehingga dasar laut menjadi lebih dalam lagi.

(5) Batial, lanjutan dari archibental sampai kedalaman±2.000 meter; (6) abisal, lanjutan batial dengan kedalaman dari 2.000s/d 4.000 meter; (7) hadal, lanjutan abisal dengan kedalaman lebih dari 4.000 meter.

Kegiatan Ekonomi Maritim

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Hal ini seharusnya dimanfaatkan dengan sangat baik karena potensi SDA laut di wilayah perairan Indonesia sangat berlimpah. Bayangkan saja, wilayah lautnya 5,8 juta kilometer persegi – terdiri dari 3,1 juta kilometer persegi teritorial dan 2,7 juta kilometer persegi ZEEI; 17 ribu lebih pulau; dan garis pantai sepanjang 95 ribu kilometer lebih. Sungguh kekayaan yang luar biasa besar.

Ekonomi maritim sering disamakan dengan ekonomi kelautan. Padahal kedua jenis kegiatan ekonomi ini berbeda sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun begitu, kedua kegiatan ekonomi ini berhubungan erat dan saling bahu-membahu satu dengan lainnya.

Baca Juga: Save Our Sea: Menunggu Peran Seniman Kembangkan Desa Wisata Budaya

Industri-industri dalam ekonomi maritim adalah segala jenis industri yang berhubungan dengan kapal, pelabuhan, dan transportasi laut, yaitu (1) industri perikanan dan bioteknologi. Industri ini mencakup banyak industri lain, misalnya farmasi, kosmetik, bioenergi, makanan, dan minuman. Contoh produk yang dapat dihasilkan dari sumber biota laut adalah tablet, odol, cat, tekstil, karet, perekat, film, tablet, salep, shampoo, lotion, dll. Saat ini, Indonesia baru berhasil memanfaatkan sumber daya maritim yang dimilikinya sebatas penyedia bahan baku.

(2) Industri pertahanan dan keamanan. Industri ini tak bisa dipisahkan dari konsep Indonesia sebagai negara maritim. Hal ini sekaligus supaya Indonesia bisa menjaga kedaulatan dan melindungi kekayaan alam laut yang dimilikinya. (3) Industri transportasi laut. Industri ini sangat dibutuhkan oleh ekonomi maritim Indonesia, baik kebutuhan transportasi internasional maupun lokal. Transportasi laut juga diperlukan bagi industri pariwisata, khususnya tempat-tempat wisata yang letaknya terisolasi.

(4) Industri pertambangan dan energi. Indonesia memiliki banyak tempat yang memiliki sumber daya mineral. Semuanya tersebar di seluruh kawasan perairan Indonesia. Beberapa sumber tersebut antara lain agregat bahan konstruksi, gas, minyak bumi, emas dan perak, monazite dan zircon, pasir kuarsa, timah, nodul dan kerak mangan, kromit, posporit, pasir besi, mineral hydrothermal, dan gas biogenic kelautan.

(5) Tol laut. Tol laut berfungsi sebagai sarana penyeberangan logistik yang menghubungkan semua pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Tol laut ini diharapkan menciptakan kelancaran pendistribusian barang sampai ke pelosok negeri. Keberadaan tol laut juga berguna agar harga logistik antar-wilayah di Indonesia bisa sama, setidaknya tidak berbeda jauh. (6) Jasa pergudangan laut. Salah satu contoh kegiatan ekonomi maritim yang memberikan kontribusi devisa negara yang besar adalah jasa pergudangan laut. Dengan keberadaan industri ini, para pelaku usaha bisa menyimpan barang di sekitar pelabuhan. Hal ini dapat menghemat biaya transportasi dan tidak membebani harga pokok barang.

(7) Industri lainnya seperti pengolahan coastal forestry (hutan mangrove) dan non-conventional resources.

Kontribusi dan Visi Ekonomi Kelautan

1. Ekonomi kelautan merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang dilakukan di lautan, wilayah pesisir, dan darat selama SDA-nya berasal dari laut. Contoh kegiatan ekonomi kelautan adalah pembudidaya rumput laut, pembudidaya ikan, petambak garam, petambak udang, dan nelayan. Kontribusi sektor kelautan di Indonesia masih di bawah 30% dan sektor perikanan hanya menyumbang sekitar 3% dari PDB nasional. Kontribisinya sangat berbeda jauh dengan sejumlah negara, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang mencapai 48,5% bagi PDB nasionalnya.

Juga dengan negara anggota Asean seperti Vietnam yang mampu menyumbang 57,63% terhadap total PDB. Kemudian sejumlah negara di Eropa yang memiliki kontribusi sektor kelautan hampir 60% dari PDB. Sektor kelautan di negara-negara tersebut dapat optimal karena sektor tersebut ditopang oleh desain dan struktur industri yang kuat, terintegrasi, dan efisien;

Baca Juga: Save Our Sea: Menunggu Kiprah Kaum Muda Bangkitkan Millennial Tourism

2. Visi industri kelautan sudah saatnya diarahkan pada peningkatan produksi, penciptaan lapangan usaha dan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, permodalan, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Sebagai langkah awal dalam mewujudkan ekonomi berbasis kelautan, perlu pembenahan yang sifatnya strategis yaitu menempatkan sektor kelautan sebagai arus utama pembangunan. Pertama, laut dan berbagai turunannya harus dipandang sebagai sumber daya saing nasional yang sangat strategis.

Kedua, harmonisasi kebijakan dan peraturan yang masih tumpang tindih perlu dilakukan segera. Ketiga, menjadikan laut sebagai sumber keunggulan bersaing membutuhkan dukungan dari semua pihak: pemerintah (pusat dan daerah), legislatif (pusat dan daerah), dunia usaha, perguruan tinggi, TNI, kepolisian, media, bahkan LSM;

3. Untuk mendukung terwujudnya visi poros maritim dunia (PMD) terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, penataan ruang laut. Amanat Undang-Undang Kelautan sangat jelas bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas penataan ruang laut di atas 12 mil. Sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas wilayah kurang dari 12 mil. Tata ruang tersebut sangat penting karena di sinilah alokasi ruang untuk aktivitas ekonomi sektoral akan ditentukan sehingga tumpang-tindih atau konflik pemanfaatan ruang laut bisa dihindari.

Kedua, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim. Ide tol laut merupakan jalan untuk memastikan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Karena itu, kuncinya pada ketersediaan armada kapal dan kesiapan pelabuhan. Industri galangan kapal menjadi sangat strategis karena kebutuhan kapal akan semakin tinggi.

Ketiga, diplomasi maritim. Dalam jangka pendek perlu fokus pada penyelesaian batas maritim dengan negara-negara tetangga. Diplomasi untuk menjaga kepentingan Indonesia di laut internasional. Keempat, saat ini pemerintah telah mulai menunjukkan keberhasilan dalam memberantas praktik perikanan ilegal. Namun, momentum keberhasilannya harus dijadikan kesempatan menata ulang wilayah pengelolaan perikanan kita menjadi lebih baik lagi. Di sinilah perlu strategi pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha lainnya dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, seperti kemudahan akses pasar serta fasilitas pelabuhan perikanan yang memadai dan nyaman.

Kelima, pelestarian lingkungan laut. Keseimbangan untuk menjaga kelestarian alam dan aktivitas produksi akan menentukan keberlanjutan proses produksi. Proses produksi yang cenderung eksploitatif perlu dihindari. Aspek inilah yang dapat membuat sektor kelautan tidak hanya penting bagi ekonomi, tetapi juga bagi keseimbangan ekosistem nasional dan dunia dalam menunjang poros maritim.

Upaya Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Kelautan

1. Potensi lahan kelautan dan perikanan cukup besar dan berpeluang untuk dikembangkan secara optimal. Pengembangannya dapat dilakukan tanpa mengganggu kelestariannya dengan tingkat efektivitas melalui usaha ekstensifikasi, identifikasi, diverifikasi, dan rehabilitasi. Juga melalui penggunaan teknologi tepat guna dan pemberian prioritas utama terhadap komoditas ekonomis  penting serta komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi;

2. Ekosistem habitat pesisir, laut, dan lahan kelautan cukup besar dan berpeluang untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal tanpa mengganggu lingkungannya dengan mengutamakan kelestarian sumberdaya hayati;

3. Perlu dilakukan peningkatan rehabilitasi serta konservasi sumber daya kelautan dan perikanan dengan cara penanaman mangrove di wilayah pesisir yang mengalami abrasi;

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan meningkatkan pengembangan kegiatan usaha yang berpengaruh terhadap pemasaran. Pembangunan infrastruktur, rehabilitasi prasarana, dan peningkatan sarana tersebut menjadi hal yang utama dalam rangka pemanfaatan sumberdaya kelautan.

Pembangunan infrastruktur pada sektor kelautan sangat mendukung dalam penciptaan lapangan kerja baru sehingga selaras komitmen pemerintah untuk menanggulangi penganguran;

5. Dana penguatan modal untuk perikanan adalah salah satu langkah awal dalam rangka meningkatkan sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang tertinggal atau mempunyai pendapatan yang relatif rendah serta merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki strata sosial terendah;

6. Perlu dukungan semua pihak serta usaha yang lebih komprehensif dan nyata dari pemerintah agar sektor kelautan dan perikanan mampu menjadi sektor yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pertumbuhan tersebut akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara secara keseluruhan serta memacu pertumbuhan sektor-sektor lainnya;

7. Perlu mempersiapkan generasi kepemimpinan berikutnya untuk melanjutkan dan mengembangkannya secara produktif dan inovatif. Kaderisasi atau penyiapan kepemimpinan milenial perlu dilakukan sejak awal mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia harus dapat membuktikan bahwa ia merupakan negara terbaik dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi kepulauan dan kelautannya;

8. Perlu gagasan mengenai pengembangan ekonomi kelautan yang andal, berwawasan, dan memiliki nilai-nilai budaya bahari yang terbuka, tidak terbatas pada egoisme teritorial, demokrasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun sistem hukum laut yang jelas maupun penegakan kedaulatan secara nyata.

Beberapa Kendala

1. Indonesia sebagai negara kelautan dan maritim menyimpan potensi laut terbesar yang diyakini dapat menjadi keunggulan komparatif, kompetitif, dan sekaligus dapat memecahkan permasalahan dan keterpurukan bangsa ini dari utang luar negeri dan kemiskinan.

Keberpihakan pada pro poor, pro job, pro growth, pro business, dan pro sustainable memang terus berjalan. Namun, kondisi kehidupan masyarakat pesisir yang masih hidup di bawah garis kemiskinan mengatasi fenomena tersebut bukanlah hal yang mudah;

2. Masih banyak kegiatan yang merugikan negara seperti praktik pencurian ikan illegal fishing terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Juga gangguan keamanan sumberdaya laut yang dilakukan oleh nelayan asing dan nelayan Indonesia sendiri yang berdampak buruk bagi pengelolaan pesisir dan laut secara lestari;

3. Banyak terjadi kerusakan lingkungan pada ekosistem pesisir dan laut berupa kerusakan fisik dan pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut. Kondisi deforestrasi hutan mangrove, degradasi terumbu karang, dan padang lamun di kawasan pesisir dan laut mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati laut;

4. Sebagai negara laut terbesar di dunia seharusnya lebih mampu mendayagunakan sumber daya hayati laut sebagai aset nasional yang strategis bagi kemajuan dan kesejahteraan. Namun, sampai saat ini pendayagunaan aset tersebut oleh dan untuk bangsa kita sendiri belum optimal dan selama ini dalam memanfaatkan sumber daya hayati laut, cara-cara yang ditempuh masih belum mengindahkan aspek kelestariannya, dan kurang menerapkan IPTEK yang tepat maupun manajemen profesional.

Beberapa Hal yang Perlu Dapat Perhatian

1. Sudah saatnya, pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan harus menempatkan laut sebagai sektor strategis penyumbang produktivitas nasional. Pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan sumber daya maritim harus dioptimalkan dan menjadi basis pembangunan yang memiliki daya saing nasional.

Untuk membangun sektor kelautan yang kuat dan berdaya saing global, perlu koordinasi dan sinergi antar-kelembagaan yang mampu memadukan berbagai aspek yang dapat dipergunakan untuk menghilangkan ego-sektoral. Harus ada terobosan baru agar potensi kelautan dan maritim tidak ngendon di dasar laut;

Baca Juga: Save Our Sea: Melestarikan Mangrove, Mencegah Abrasi Pantai

2. Tujuan proses perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan adalah untuk menerjemahkan konsep pembangunan yang menjadi landasan penetapkan strategi pengembangan wilayah pesisir dan kelautan. Untuk dapat menerjemahkan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam praktik pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara tepat maka harus dipertimbangkan pula aspek ekologi dan sosekbud;

3. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, kebijakan dan program yang dijalankan tidak sebatas upaya mewujudkan keamanan dan kedaulatan saja, tetapi harus mengoptimalkan pembangunan ekonomi serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Pengembangan pembangunan SDM kelautan dan masalah lingkungan laut harus mendapat porsi yang memadai.

Hal ini menjadi penting setelah negara kita mendapat kehormatan menjadi tuan rumah dalam suatu pertemuan kelautan internasional yang penting dan strategis dalam menentukan masa depan dunia yaitu Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC);

4. Revitalisasi ekonomi kelautan difokuskan pada pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, penganggaran, peningkatan patroli keamanan wilayah termasuk untuk menghindari illegal fishing dalam rangka pengelolaan potensi laut. Apabila pemerintah mampu mendayagunakan potensi ekonomi kelautan maka sektor ini akan mampu mengeluarkan bangsa dari persoalan utang luar negeri, kemiskinan, dan pengangguran. Juga dapat mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, dan bermartabat;

5. Kejayaan ekonomi kelautan Indonesia secara historis telah diakui dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia. Sejarah mencatat, kejayaan dan kemakmuran ekonomi dicapai dengan menitikberatkan pembangunan dan kekuatan di lautan, dengan keyakinan bahwa laut merupakan salah satu sumber kehidupan utama.

Menjadikan ekonomi kelautan sebagai prime mover pembangunan ekonomi Indonesia bukanlah tanpa alasan karena memiliki gugusan 17.000 pulau dan hamparan lautan sekitar dua kali lebih luas dari daratan dan ekonomi memiliki potensi kelautan yang sangat dahsyat untuk ditranformasikan menjadi nilai tambah ekonomi;

6. Mengoptimalkan nilai tambah ekonomi sumber daya kelautan yang ada diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Aktivitas ekonomi di pesisir, darat, dan lautan sebagai ekonomi kelautan (ocean economy) harus terus dioptimalkan nilai tambah ekonominya, antara lain dengan fokus pada sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri kelautan/maritim, transportasi laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan.

Akhir kata, dengan pengembangan potensi ekonomi kelautan yang didukung percepatan terwujudnya poros maritim, diharapkan akan menjadikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar semata, tapi akan menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dengan besarnya potensi ekonomi kelautan ditambah keuntungan letak geografis, pastinya dapat dipergunakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional yang dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan.

Selanjutnya, pembangunan ekonomi kelautan ke depan harus diarahkan pada pengelolaan yang berbasis ekosistem dan ditujukan untuk peningkatan dan penguatan peranan SDM di bidang kelautan serta membangkitkan wawasan, budaya bahari, dan kekuatan pertahanan kedaulatan sebagaimana sejarah membuktikannya bahwa penguasaan laut sangat menentukan kekuatan pertahanan dan keamanan suatu negara (who command the sea, command the world).

Maka untuk mewujudkannya, Susi Pudjiastuti pernah mengemukakan: bermimpilah setinggi-tingginya. Yang harus dibayar adalah mewujudkan mimpi itu. Cara bayarnya dengan kerja keras, semangat, dan komitmen.