Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
"Oce Kaligis, SDA, pernah menguji Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 65 tentang pemasyarakatan. Intinya mereka berpendapat bahwa pembatasan remisi di PP itu diskriminatif, dan MK menyatakan itu bukan tindakan diskriminatif," kata Isnur.
Dengan demikian, kata Isnur, jika ada argumentasi pemerintah atau pejabat terkait yang menyebutkan PP ini diskriminatif, sama saja menyepelekan, melecehkan, dan tidak menghormati hukum.
"Dia tidak hargai keputusan MK. Ucapan itu juga inkonstitusional. Pemerintah harusnya tidak otak-atik lagi PP 99 tahun 2012," ujarnya.
Baca Juga: Curiga, Demokrat Tanya Alasan Yasonna Bebaskan 30 Ribu Napi: Ada Udang
Ketiga, rencana tersebut menampilkan kemunduran kinerja pemerintah dalam membangun bangsa. Seharusnya, kata dia, perubahan dapat dilakukan untuk memberi jera kepada pelaku korupsi.
"Kok ini semakin mundur, semakin ke arah kehancuran bangsa, ke arah failed state," kata dia.
Isnur menyebut daya tampung lapas koruptor belum terjadi kelebihan seperti napi tindak pidana umum. Hal itu diyakininya dengan melihat kondisi Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.
"Jadi kalau kita lihat, napi koruptor di Lapas Sukamiskin, itu kan dapat kamar satu. Mereka di kamar terisolasi. Tidak seperti di Rutan Cipinang atau Salemba yang bahkan tidur pun enggak bisa gitu. Harus gantian tidur, per empat jam," kata Isnur.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
