Umat muslim menunaikan Salat Tarawih saat Tarawih Akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (26/5). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana untuk melaksanakan Tarawih Akbar tiap tahunnya pada sabtu kedua bulan Ramadan yang bertujuan sebagai media silaturahmi warga dan ulama. | Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Selain itu, rekomendasi camat dibutuhkan karena camat akan lebih mudah dalam memetakan rumah ibadah.
"Kenapa saya kami katakan untuk camat yang bisa rekomendasi, karena kalau bupati atau gubernur terlalu jauh di atas. sehingga kadang-kadang mungkin ada tempat-tempat yang memang sebetulnya aman sama sekali, tapi oleh mereka mungkin bisa digeneralisasikan seolah-olah belum aman," ucapnya.
"Kalau karena memang secara provinsi mungkin belum aman, kabupaten belum aman, hingga kewenangan itu kami sarankan atau kami imbau untuk diambil oleh tingkat kecamatan saja," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan nantinya Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan akan mempelajari validitas data rumah ibadah yang diajukan.
"Kenapa, karena yang tahu tentang status new normal secara keseluruhan utamanya tentang reproduction number (R0) atau efektif reproduction number (Rt) yang tahu tingkat kabupaten ke atas atau yang sangat paham. Sehingga pada saat pengajuan dari kepala desa dipelajari oleh forum komunikasi pimpinan tingkat kecamatan dikonsultasikan dengan kabupaten kemudian mereka mengeluarkan izinnya," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
