Mau Dirangkul China, Eh Filipina Tegas Nolak! Indonesia Berani Juga?

Perjanjian

Dikutip  dari laman Wionews, sembilan garis putus-putus ini merupakan klaim China di Laut China Selatan dan hampir mencakup seluruh wilayah termasuk pulua Paracel dan Spratly yang disengketakan.

Awal tahun ini, China menyetujui pembentukan 2 distrik untuk mengelola pulau Paracel dan Spratly yang disengketakan di Laut China Selatan, dalam upaya untuk menegaskan kedaulatan atas wilayah tersebut.

Walaupun ini bukan pertama kalinya Indoensia mengatakan hal tersebut, namun surat yang dikirim pada 26 Mei 2020 lalu ke PBB datang usai China juga mengirimkan surat yang memprotes Malaysia, Filipina dan vietnam.

Pada Kamis, 28 Mei 2020 seorang diplomat di Misi Tetap Indonesia untuk PBB di New York, Amerika Serikat dimintai keterangannya mengenai pengirimin surat tersebut.

Namun, tidak memberikan banyak komentar dan mengatakan akan memeriksa kebenaran tersebut terlebih dahulu.

Direktur Prakarsa Transparansi Maritim Asia, Gregory Poling, di Wahington, Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan dari Indonesia membuka jalan baru.

"Verbal note ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh salah satu negara tetangga di Asia Tenggara Filipina dan secara eksplisit mendukung kemenangan arbitrase 2016 melawan China," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com kembali dari laman Radio Free Asia (RFA).

"Pejabat di Jakarta telah mendorong ini selama empat tahun dan sepertinya mereka akhirnya menang karena kekhawatiran politik tentang China," tambahnya.

Membangun Koalisi

Dia juga mengatakan bahwa jika pemerintah Filipina ingin mengambil kembali haknya, dukungan dari Indonesia bisa menjadi bagian penting dari membangun koalisi.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang mengambil kekuasaan beberapa hari sebelum Pengadilan Permanen memutuskan untuk mendukung klaim negaranya atas jalur air yang diperebutkan, sebagai gantinya mencari hubungan yang lebih dekat dengan China.

Surat dari Indonesia ini adalah yang terbaru yang dikirimkan oleh negara-negara ASEAN atas China.

Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengeluarkan pernyataan yang mengatakan pemerintahnya mengikuti perkembangan terakhir di wilayah laut.

"Indonesia menyatakan keprihatinannya terhadap kegiatan baru-baru ini di Laut China Selatan yang berpotensi meningkatkan ketegangan pada saat upaya global kolektif sangat penting dalam memerangi COVID-19," katanya dalam pidatonya pada 6 Mei 2020 lalu.

Dia juga mengungkapkan bahwa Indonesia menggarisbawahi pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, dan mendesak semua pihak untuk menghormati hukum International.

Dia juga mencatat bahwa sementara negosiasi kode etik (CoC) telah ditunda, semua negara yang relevan harus menunjukkan pengendalian diri.

“Kami tetap berkomitmen untuk memastikan kesimpulan dari CoC yang efektif, substantif, dan dapat ditindaklanjuti, terlepas dari keadaan saat ini dari pandemi COVID-19,” katanya