PPKM Dianggap Belum Efektif, Peneliti UGM Berikan 9 Rekomendasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diberlakukan pemerintah menunjukkan tren penurunan mobilitas masyarakat menggunakan transportasi publik. Namun, hasil riset Catatan Setengah Jalan PPKM Darurat yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada menyebutkan belum sepenuhnya efektif.

"Karena itu, kami tim peneliti memberikan setidaknya 9 rekomendasi kepada pemerintah," ujar Media Wahyudi Askar, salah satu peneliti dan dosen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) UGM, Kamis (15/7/2021).

Baca Juga: Riset UGM: Terjadi Kepanikan di Tengah Masyarakat saat PPKM Darurat

Sembilan rekomendasi tersebut, kata Media, di antaranya adalah pertama, menyiapkan penambahan tempat tidur, posko, tenda, gedung darurat, atau pun shelter, serta penambahan peralatan kesehatan dan tenaga medis.

Kedua, pemerintah juga perlu menggunakan sistem rujukan bertingkat antarfasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan shelter yang berbasis pada tingkat gejala pasien sehingga penumpukan pasien di fasilitas kesehatan dapat diminimalisasi.

Ketiga, membatasi arus masuk bagi orang dari luar negeri harus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Pembatasan ini tidak hanya berlaku bagi warga India. "Tetapi juga dari negara yang berisiko tinggi menyebarkan virus Covid-19 varian Delta," ujarnya.

Keempat, optimalisasi kebijakan Work From Home dan pembatasan mobilitas masyarakat di luar rumah. Khususnya di Provinsi Bali karena kegiatan aktivitas masyarakat di tempat kerja masih relatif tinggi di Bali.

Kelima, pemerintah perlu memastikan distribusi tabung oksigen di seluruh fasilitas kesehatan terkendali dengan baik dan merata untuk menekan risiko kematian. "Upaya ini krusial untuk dilakukan mengingat pelayanan kesehatan di banyak provinsi, khususnya di Jawa Timur," katanya.

Keenam, pemerintah perlu membangun optimisme, kerja sama antarlembaga, komunikasi yang efektif dan menjawab keresahan masyarakat. Langkah-langkah mengatasi kelangkaan, komoditas obat dan tabung oksigen harus terus dilakukan.

Ketujuh, meningkatkan pengawasan aturan perjalanan, khususnya pada moda transportasi darat terutama bus antarprovinsi, mengingat tren penggunaan transportasi publik bus tidak mengalami penurunan yang signifikan selama PPKM Darurat diberlakukan.

Kedelapan, memperkuat pengawasan terhadap keabsahan bukti tes PCR bagi pengguna transportasi udara. Poin ini penting mengingat pemberlakuan PPKM Darurat belum mampu menekan angka mobilitas menggunakan transportasi udara. Pengendalian transportasi udara sangat penting untuk menekan angka penyebaran Covid-19 ke luar Pulau Jawa.

Terakhir, kesembilan, memperbaiki kualitas distribusi vaksin dan ketersediaan informasi bagi percepatan program vaksinasi. Hal ini mengingat data menunjukan bahwa PPKM Darurat memicu lonjakan permintaan vaksin secara signifikan.

"Tetapi tidak diiringi dengan kualitas distribusi vaksin dan ketersediaan informasi yang memadai. Termasuk adanya dugaan banyak pihak bahwa banyak warga yang tidak ingin divaksin tidaklah benar," jelasnya.

Penelitian ini terselenggara berkat kerja sama antara Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) UGM dan Institute for Policy Development (Poldev) UGM.

Adapun dalam analisis catatan kebijakan ini menggunakan data Google Trends untuk menjelaskan perilaku masyarakat, Google Mobility untuk menjelaskan pergerakan atau mobilitas masyarakat, Machine Learning Similarweb untuk melihat kecenderungan masyarakat mencari informasi di website, dan data Twitter.