Kisah Perusahaan Raksasa: Korea Electric Power, PLN-nya Korsel Warisan Raja-raja

CEO baru, Chang Young-sik, meluncurkan perusahaan dalam upaya restrukturisasi, melepaskan sejumlah bisnis--termasuk investasi telekomunikasinya, beberapa di antaranya dipecah menjadi perusahaan baru, Powercomm, pada tahun 2000. Kepco juga mengurangi tenaga kerja lebih dari 3.700.

Meskipun demikian, Kepco tetap terhambat oleh utang yang melonjak, yang pada paruh terakhir 1990-an meningkat lebih dari dua kali lipat, melampaui W 33 triliun pada tahun 2000, termasuk sekitar $10 miliar utang luar negeri.

Pada saat itu, garis besar rencana pemerintah untuk perusahaan sudah ada, yang melibatkan pemecahan Kepco menjadi sejumlah anak perusahaan pembangkit listrik yang beroperasi secara independen. Namun rencana ini mendapat perlawanan yang meningkat dari serikat pekerja di negara itu, memaksa perusahaan untuk membuat sejumlah konsesi, termasuk janji untuk mempertahankan kendali mayoritas atas perusahaan yang akan dipisahkan.

Pada saat yang sama, para analis memperingatkan bahwa Kepco harus menaikkan tarifnya --dan terutama tarif industrinya yang rendah secara artifisial-- jika upaya privatisasi ingin berhasil.

Pemogokan besar-besaran di seluruh negeri memaksa pemerintah untuk menunda restrukturisasi dan deregulasi pasar Korea sampai tahun 2001. Pada tahun itu, perusahaan menciptakan enam anak perusahaan baru, lima di antaranya--Korea South-East Power Co. (KOSEPCO), Korea Southern Power Co. (KOSPO), Korea Midland Power Co. (KOMIPO), Korea Western Power Co. (KOWEPO), dan Korea East-West Power Co. (KEWESPO)--mewakili fasilitas pembangkit bahan bakar fosil perusahaan yang beroperasi secara regional dan dijadwalkan untuk dijual sebagai perusahaan yang diprivatisasi kepada investor asing dan domestik.

Perusahaan keenam, Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP), yang mengelompokkan perusahaan fasilitas nuklir dan pembangkit listrik tenaga air, akan tetap berada di bawah kendali Kepco.

Perusahaan pertama yang akan diprivatisasi adalah KOSEPCO, yang juga merupakan yang terkecil. Awalnya dijadwalkan untuk tahun 2001, penjualan, yang menghadapi perlawanan terus-menerus, tampaknya akhirnya berlangsung pada awal tahun 2003, ketika pemerintah berjanji untuk memilih penawar pilihannya.